JAKARTA, REQnews - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bahwa sistem pemeriksaan (testing) COVID-19 di Indonesia salah secara epidemiologi. Hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah kasus COVID-19 yang terus bertambah, Meski jumlah testing disebut sudah melampaui target WHO.

Menurut WHO, kata Budi, mengatasi pandemi tak terbatas hanya di upaya vaksinasi maupun soal rumah sakit. "Testing, tracing, dan treatment (3T) serta isolasi bagaikan menambal ban bocor. Tapi kita kan tidak disiplin. Cara testing-nya kita salah," ujar Budi dikutip dari acara yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat 22 Januari 2021.

Menurutnya, yang harus dilakukan saat ini yaitu perubahan protokol kesehatan pasca-pandemi dan sebelum pandemi yang beda. "Sama kayak dulu tuh ada jet nabrak twin tower di Amerika, jebret. Saya kan naik pesawat sering, itu berubah kan protokol naik pesawat," katanya.

"Testingnya banyak tapi kok naik terus? Habis (yang) di-tes orang kayak saya," ujarnya. Ia mengatakan bahwa hal tersebut salam secara epidemiologi. Karena hanya menyasar pihak yang itu-itu saja. Satu orang bisa dites sampai berkali-kali dan masuk hitungan testing. Budi Sadikin mencontohkan dirinya yang seminggu bisa dites 5 kali, ia menilai hal tersebut tidak efektif.

Budi menjelaskan, berdasarkan ilmu epidemiologi, testing seharusnya menyasar para suspek COVID-19. "Testing itu kan, testing epidemiologi ya aku diajarin tuh sama temen-temen dokter, bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep Presiden. Nanti 5 kali (dites) standar WHO kepenuhi tuh, 1 per 1.000 per minggu, tapi nggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi," imbuh dia.

Ia mengatakan bahwa hal seperti itu harus dibereskan. kemudian Budi berharap kerja sama dari semua pihak. "Sebagian ada di tempat saya urusan testing tracingnya, walaupun saya mesti minta bantuan Kang Emil karena sekarang kan puskesmas tidak di bawah saya padahal saya harus pakai itu puskesmas. Gubernur bisa bilang, bukan di bawah saya juga itu, di bawah bupati wali kota. Kan jadi tambah complicated ini dengan UU Otonomi Daerah," katanya.