JAKARTA, REQnews - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis tak mempersoalkan bila polisi ingin belajar kitab kuning. Namun, pemaknaan pembelajaran itu harus diubah menjadi belajar pemahaman Islam yang moderat.
"Kita maknanya diubah, belajar kitab kuning artinya belajar Islam moderat, paham yang moderat. Jangan sampai di polisinya justru ada radikalisme," ujar Cholil, Jumat 22 Januari 2021.
Cholil berharap, agar aparat kepolisian tak meninggalkan tugas utamanya untuk mengayomi masyarakat dan menjaga keamanan. Namun jangan sampai pindah arah.
"Polisi jangan sampai menjadi santri, kiai, karena tugas jadi polisi jaga keamanan, melindungi umat. Tapi nilai-nilai yang mengajarkan, yang menceramahi itu tetap ulama," ujarnya.
Walaupun tak melarang, ia menilai cukup para kiai dan santri yang fokus mempelajari dan menekuni kitab kuning dan nilai-nilai agama secara komprehensif. Namun, pihak kepolisian bisa bermitra dengan ulama dan santri untuk menjalankan nilai-nilai agama yang dianjurkan oleh para ulama.
"Cukup kiai yang alim. Jadi yang sampaikan nilai-nilai itu ulama dan santri. Polisi itu hanya menjalankan, merealisasikan nilai-nilai yang diceramahkan para ulama," kata dia.
Sebelumnya, calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo akan mewajibkan anggota Polri untuk mengikuti kajian kitab kuning. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme.
Tak asal perintah, Listyo menuturkan bahwa kebijakan tersebut merupakan masukan dari para ulama. Ia meyakini, bahwa masukan-masukan dari para ulama ini benar adanya.
Karena itu, kajian kitab kuning ini akan dilanjutkan oleh Listyo setelah dilantik jadi Kapolri nanti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Seperti di Banten, saya pernah sampaikan anggota wajib untuk belajar kitab kuning,&rdquo; ujar Listyo, di Komisi III DPR RI Rabu 20 Januari 2021.
Kemudian, ia mengatakan baik eksternal maupun internal, bahwa apa yang dikatakan para ulama memang benar. "Maka dari itu, kami akan lanjutkan. Tentu, kita kerja sama dengan tokoh agama, ulama untuk melakukan upaya pencegahan agar masyarakat tidak mudah terpapar ajaran-ajaran seperti itu,&rdquo; katanya.
Tak hanya itu, Listyo mengatakan bahwa Polri juga akan berkoordinasi, kerja sama dengan stakeholder. Hal tersebut untuk mencegah konsep pemahaman radikal melalui tekonologi informasi.

Polri Belajar Kitab Kuning, MUI: Polisi Jangan Sampai Jadi Santri dan Kiai

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi