JAKARTA, REQnews - Kasus aturan wajib memakai hijab bagi para siswi non Muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatra Barat menjadi sorotan serius DPR RI.
Menurut Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, aturan tersebut membuktikan bahwa lembaga pendidikan milik pemerintah pun terpapar sikap intoleransi. Hal ini baginya dapat mengancam kebhinekaan di Indonesia.
“Kami sangat prihatin dengan fenomena maraknya sikap intoleran di lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah. Banyak tenaga-tenaga pendidik yang tidak tepat dalam mengajarkan semangat keberagamaan di kalangan siswa,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Sabtu 23 Januari 2021.
Huda menyebut, peristiwa ini bukanlah kejadian pertama di Indonesia. Ia mengingat, beberapa waktu lalu viral seorang guru di Jakarta, yang memerintahkan siswa-siswinya memilih ketua OSIS dengan alasan agama.
"Kejadian-kejadian tersebut cukup memprihatinkan karena diduga dilakukan oleh tenaga kependidikan di sekolah negeri yang harusnya mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dengan inti penghormatan terhadap nilai kebhinekaan,” ujar Huda.
Ia mengakui, dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, merupakan kewenangan masing-masing pemerintah provinsi, yang punya otoritas mengatur kebijakan sekolah, anggaran hingga guru.
Namun, kebijakan itu, menurut Huda harusnya tidak melenceng dari nilai-nilai pilar negara, yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Tidak benar jika atas nama otonomi daerah, suatu wilayah mempunyai kebebasan termasuk unit penyelenggaraan pendidikan membuat aturan yang secara prinsip bertentangan dengan nilai dasar-nilai dasar kita dalam berbangsa dan bernegara," kata Huda.
Ke depannya, Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serius mengawasi hal-hal yang serupa dengan kasus wajib hijab tersebut. Termasuk, DPR meminta agar ada proses screening guru sebelum mengajar, untuk mengetahui rekam jejaknya.
