JAKARTA, REQnews - Dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR RI tahun 2021 ini, ada satu draf revisi UU tentang Pemilu yang menjadi sorotan publik.

Pasalnya, dalam rancangan revisi regulasi tersebut, diatur larangan berpolitik untuk para mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), terutama ketika ingin mencalonkan diri sebagai peserta pemilu, baik legislatif, kepala daerah hingga pemilihan presiden.

Dalam Pasal 182 ayat (2) huruf jj draf revisi UU Pemilu tersebut, disebutkan secara jelas, peserta pemilu bukan bekas anggota HTI. Begitupun di beberapa pasal lainnya.

Seperti, Pasal 311, Pasal 349, dan Pasal 357 draf revisi UU ini, para peserta pemilu juga wajib melampirkan syarat administrasi, berupa surat keterangan dari kepolisian, bahwa tidak pernah terlibat atau menjadi anggota HTI.

Seperti diketahui, HTI sudah menjadi organisasi terlarang di Indonesia, sejak 2017 lalu.

Pembubaran HTI tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Pencabutan badan hukum HTI merupakan tindak lanjut dari penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Bila draf revisi UU Pemilu itu disahkan, maka semua orang yang diketahui pernah terlibat dalam kegiatan atau keanggotaan HTI, maka dipastikan karir politiknya tamat.