Ada Unsur Pelanggaran HAM dalam Kasus Wajib Hijab SMKN 2 Padang

Minggu, 24 Januari 2021 – 03:05 WIB

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA, REQnews - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kasus kewajiban memakai hijab atau jilbab bagi siswi non Muslim di SMKN 2 Padang termasuk pelanggaran HAM.

Komisioner KPAI Retno Listyarti menyebut, semua sekolah dilarang untuk mencopot paksa atau memaksa pemakaian hijab bagi para siswa-siswi.

"Aturan sekolah seharusnya berprinsip pada penghormatan terhadap HAM dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan, apalagi di sekolah negeri. Melarang peserta didik berjilbab jelas melanggar HAM, namun memaksa peserta didik berjilbab juga melanggar HAM," kata Retno dalam keterangan resmi, Sabtu 23 Januari 2021.

Ia mengingatkan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sudah jelas diatur bahwa tidak ada kewajiban model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

Untuk itu, Retno mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim gencar melakukan sosialisasi terhadap tenaga pendidik, agar kasus ini tidak terjadi di lain tempat.

KPAI juga meminta Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan lebih disosialisasikan secara masif.

"Sekolah negeri adalah sekolah pemerintah, yang siswanya beragam atau majemuk. Oleh karena itu, sekolah negeri harusnya menyemai keberagaman, menerima perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM," ujar Retno.