Susi Pudjiastuti Sentil Jokowi soal Kontroversi Pelegalan Kembali Cantrang

Minggu, 24 Januari 2021 – 05:01 WIB

Susi Pudjiastuti

Susi Pudjiastuti

JAKARTA, REQnews - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti ikut berkomentar terkait kontroversi pelegalan kembali alat tangkap cantrang.

Sebelumnya, pelegalan cantrang ini merupakan inisiasi dari KKP. Namun, ternyata menimbulkan kontroversi, lantaran alat tangkap ini dianggap berbahaya bagi keberlanjutan sumber daya ikan.

“Pak Menteri KP @saktitrenggono @jokowi Keberlanjutan sumber daya ikan kita akan dibawa kemana? Surplus demografi kita membutuhkan asupan protein,” kata Susi di akun Twitter-nya, Sabtu 23 Januari 2021.

Ketika masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI dulu, Susi melarang alat tangkap tersebut, dengan alasan menjaga ekosistem ikan.

Namun, menurut Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, penggunaan cantrang harus sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI).

"Jadi sebelumnya dilarang karena panjang jaring, panjang kantong, dan panjang tali selembar banyak manipulasi tidak sesuai dengan yang ada di SNI kita. Hal ini menjadi masalah. Sehingga harus kita tertibkan dengan beberapa aturan yang ada sesuai SNI," ujar Zaini.

Menurutnya, ada beberapa ketentuan dalam legalisasi cantrang dalam aturan yang baru. Salah satunya, pemakaian square mesh window pada bagian kantong, agar ikan yang kecil lolos dari jaring.

Kemudian, KKP juga akan membatasi wilayah penangkapan menggunakan cantrang, hanya boleh di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 dan 712. Jalur penangkapan bagi kapal di bawah 10-30 GT, hanya boleh beroperasi di jalur II dengan jarak 4 hingga 12 mil laut.

Untuk jalur untuk cantrang, bagi kapal kecil di bawah 10-30 GT hanya boleh beroperasi di jalur II.

"Dan kami tidak pernah memberikan izin atau merelaksasi aturan penggunaan cantrang untuk beroperasi di jalur I, di manapun dia," kata Zaini.

Selanjutnya, bagi kapal di atas 30 GT, penggunaan alat tangkap cantrang hanya boleh di jalur III dengan jarak lebih dari 12 mil laut. Dengan begitu, semua kapal yang dapat izin dari pusat setiap detik akan ketahuan tracking dari kapal itu.