PPATK Ungkap Transfer Lintas Negara ke FPI, Aziz: Bukti Dunia Percaya Pengelolaan Dana Kemanusiaan

Minggu, 24 Januari 2021 – 16:02 WIB

Aksi kemanusiaan anggota FPI di tengah bencana sebelum ormas tersebut dibubarkan pemerintah

Aksi kemanusiaan anggota FPI di tengah bencana sebelum ormas tersebut dibubarkan pemerintah

JAKARTA, REQnews - Kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, menjelaskan transfer lintas negara yang diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke rekening ormas yang kini telah dibubarkan oleh pemerintah itu, berkaitan dengan pengelolaan dana kemanusiaan.

Azis menegaskan, hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa FPI mendapat kepercayaan banyak warga dunia dalam mengelola dana umat untuk bencana kemanusiaan, anak-anak yatim, dan bantuan bencana, serta yang lainnya. Dijelaskan Aziz, FPI memang berfokus pada bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Salah satunya bantuan untuk warga Palestina.

"FPI juga concern dengan bantuan kemanusiaan ke banyak negara yang mengalami penjajahan dan musibah seperti misal di Gaza, Palestina. Juga terhadap saudara-saudara kita di Rakhine, Myanmar," katanya kepada wartawan, Minggu, 24 Januari 2021.

PPATK sebelumnya mendeteksi ada arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait rekening Front Pembela Islam (FPI). Namun Kepala PPATK Dian Ediana Rae tak bersedia menyampaikannya secara eksplisit dari siapa, berapa, kapan, dan untuk apa.

"Ya, ada. Dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar-masuk dana dari negara lain," kata Dian kepada tim Blak-blakan, Rabu, 20 Januari 2021.

Sejak 4 Januari lalu, PPATK telah memblokir sementara rekening milik FPI dan para pihak terafiliasi di berbagai bank nasional. Hingga 20 Januari, jumlahnya mencapai 92 rekening, dan kemungkinan akan terus bertambah.

Sejauh ini, kata Dian Ediana Rae melanjutkan, pihaknya belum sampai pada kesimpulan apakah FPI terkait dengan pendanaan terorisme. Juga belum dikaitkan dengan pelanggaran UU tindak pidana lainnya.

"Apakah FPI itu akan dikenakan UU mana, Itu belum. Apakah dia terkait dengan pendanaan terorisme? Belum juga disimpulkan begitu," ujarnya.