JAKARTA, REQnews - Pemerintah kini berupaya&nbsp;mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan, untuk meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Sehingga, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan aturan tentang sertifikat elektronik (e-sertifikat).
Peraturan itu&nbsp;tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. "Aturannya sudah terbit," ujar juru bicara Kementerian ATR, Teuku Taufiqulhadi di Jakarta, Jumat 23 Januari 2021.
Perlu diketahui, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan e-sertifikat merupakan dokumen elektronik.
Serupa dengan namanya, registrasi pun bisa dilakukan secara elektronik. Sesuai ketentuan pada pasal 2, bahwa pelaksanaan tersebut meliputi untuk pertama kali dan pemeliharaan data.
Kemudian, untuk&nbsp;penerbitan e-sertifikat sudah&nbsp;diatur dalam pasal 6. Untuk penerbitan e-sertifikat pertama kali pada tanah yang belum terdaftar dan&nbsp;penggantian sertifikat tanah yang sudah terdaftar.
Pada pasal 7, disebutkan bahwa pendaftaran ini meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya. Kemudian, dalam penerbitan e-sertifikat penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen dilaksanakan melalui sistem elektronik.
Pasal 12 berbunyi, "Tanah yang sudah ditetapkan haknya menjadi hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan atau tanah wakaf didaftarkan melalui sistem elektronik dan diterbitkan e-sertipikat."
Selanjutnya, terkait dengan&nbsp;penggantian sertifikat fisik menjadi e-sertifikat diatur dalam pasal 14. Pelaksanaannya yaitu melalui permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pergantian tersebut dilakukan apabila data fisik dan data yuridis pada buku tanah dan sertifikat telah sesuai dengan yang ada di sistem elektronik.
Untuk pertama kali penerbitan, e-sertifikat dilengkapi dengan penomoran edisi berupa angka numerik yang dimulai dari angka 1. Selanjutnya kegiatan pendaftaran tanah yang belum terdaftar, penggantian sertifikat menjadi e-sertifikat untuk tanah yang sudah terdaftar.
Selanjutnya, pendaftaran pemecahan, penggabungan dan pemisahan, lalu perubahan data fisik yang mengakibatkan bertambahnya jumlah bidang.
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tersebut mulai berlaku sejak diundangkan pada 12 Januari 2021.

Modernisasi Pelayanan Pertanahan, ATR/BPN Lakukan Gebrakan Ini!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi