Dipanggil KPK Terkait Korupsi Bansos, Anggota DPR F-PDIP Ihsan Yunus Mangkir

Kamis, 28 Januari 2021 – 01:25 WIB

gambar ilustrasi

gambar ilustrasi

JAKARTA, REQnews - Ihsan Yunus, anggota DPR Fraksi PDIP tidak memenuhi panggilan KPK hari ini terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, ketidak hadiran Ihsan Yunus karena belum menerima surat panggilan dari KPK dan segera menjadwalkan ulang. "Rencana pemeriksaan akan dijadwalkan kembali karena surat panggilan belum diterima oleh saksi," katanya, Rabu, 27 Januari 2021.

Adapun dua saksi lainnya yang dipanggil menjadi saksi kasus yang sama telah hadir dan tengah menjalani pemeriksaan. Keduanya adalah mantan ADC Menteri Sosial RI Eko Budi Santoso dan Direktur PT Integra Padma Mandiri.

Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah dua rumah di Jakarta dan Kota Bekasi dan mengamankan alat komunikasi serta sejumlah dokumen terkait perkara tersebut.

Lokasi pertama adalah sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, dan lokasi kedua adalah di Perumahan Rose Garden, Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Juliari Batubara ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos Corona. Dia dijerat bersama empat orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.

Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.

"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee kurang-lebih Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar," ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya.

"Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar, yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," imbuh Firli.