JAKARTA, REQnews - Syarat capres-cawapres hingga caleg minimal lulusan perguruan tinggi dianggap berpotensi mendiskriminasi lulusan pesantren. Diketahui syarat itu tercantum dalam&nbsp;draf revisi UU Pemilu&nbsp;yang saat ini tengah digodok DPR RI,&nbsp;
"Kami menilai wacana tersebut akan membuka potensi diskriminasi bagi lulusan pesantren yang ingin mengabdi melalui ruang-ruang politik," kata Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan,&nbsp;Sabtu 30 Januari 2021.
Kritik itu disampaikan lantaran banyak lulusan pesantren saat ini sulit mendapatkan legitimasi pemerintah setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah tinggi agama Islam. Sebab, ijazah mereka tidak diakui meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
"Saat ini banyak pesantren yang telah punya mahad aly atau sekolah tinggi agama Islam. Kendati demikian, ijazah mereka tidak diakui karena lembaga pendidikan mereka dinilai belum memenuhi persyaratan administrasi dari Kemendikbud maupun Kemenag," kata Cucun.
"Akhirnya, mereka hanya mengandalkan ijazah SMA atau ujian kesetaraan saat hendak beraktivitas di lembaga publik," ujarnya lagi.
Cucun juga mengungkapkan, anggota legislatif telah difasilitasi dengan para tenaga ahli untuk membantu anggota Dewan bertugas. Karena itu, Cucun menegaskan PKB menolak adanya pengaturan soal caleg hingga capres harus lulusan perguruan tinggi, sebagaimana dalam draf RUU Pemilu.
"Kami merasa sisi teknis akademis hanyalah salah satu faktor dari banyak kapasitas yang dibutuhkan para wakil rakyat. Oleh karena kami sepakat untuk syarat minimal jenjang pendidikan akan lebih baik jika tetap mengikuti norma hukum di UU Pemilu sebelumnya," tegasnya.

Caleg Harus Tamat Kuliah, PKB: Diskriminasi Ruang Politik Lulusan Pesantren

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi