JAKARTA, REQnews - Tim kuasa hukum Ambroncius Nababan mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Bareskrim Mabes Polri, Senin 1 Februari 2021. Menurut Herman Sitompul, kliennya tidak akan kabur dan menghilangkan barang bukti.
Herman berpendapat bahwa perkara tersebut lebih pantas dimediasi dan didamaikan. "Nggak perlu diperpanjang sampai ke pengadilan," ujar Herman di Bareskrim Mabes Polri.&nbsp;
Dirjen Balnas Projamin Pusat itu menambahkan, karena memang ini sudah masuk proses hukum litigasi, mau tidak mau pihaknya pun siap akan itu. "Akan di uji di pengadilan nanti. Dikabulkan atau tidaknya itu urusan daripada penyidik," kata dia.
Ia mengatakan pihaknya pun akan terus kooperatif. "Kalau memang klien kita di periksa, klien kita juga tidak akan melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti. Itu diatur dalam KUHP, itu sah-sah saja," katanya.
Terkait apakah akan melaporkan balik Natalius, pihak kuasa hukum Ambroncius mengatakan sejauh ini lebih mengarah ke mediasi. "Itu harapan kita seperti itu, tapi bagaimana ke depan nggak tau kita," lanjutnya.
Herman mengaku jika kliennya sudah diperiksa dua kali, kemungkinan ada muatan politis bisa saja terjadi. "Karena ini perkara mungkin gerak cepat, ya maaf kata bisa saja perkara ini ada muatan-muatan politis," ujar Herman.&nbsp;
Ia menambahkan sesuai dengan harapan dari Kapolri baru, bahwa permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan persuasif. "Menangani suatu masalah itu tidak gegabah, tidak emosional kita," katanya.
Sebelumnya, penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri telah menetapkan Ambroncius sebagai tersangka kasus dugaan rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, pada Selasa, 26 Januari 2021 lalu.
Politikus Partai Hanura itu langsung dijemput paksa oleh penyidik untuk diperiksa. Dalam perkara tersebut Ambroncius disangkakan dengan pasal berlapis.&nbsp;
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebutkan, tersangka Ambroncius dijerat dengan Pasal 45a Ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kemudian, Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta Pasal 156 KUHP. Dengan ancaman lebih dari lima tahun penjara.

Ajukan Penangguhan Penahanan, Ambroncius Janji Nggak Kabur!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi