IFBC Banner

Aung San Suu Kyi Provokasi Pendukungnya Turun ke Jalan, Masih Adakah Simpati dari Luar Negeri?

Senin, 01 Februari 2021 – 17:40 WIB

foto: CNN

foto: CNN

Yangoon, REQNews.com -- Aung San Suu Kyi, pemimpin PartaiLiga Nasional untuk Demokrasi (NLD), memprovokasi pendukungnya turun ke jalan menentang upaya militer mengambil alih kekuasaan.

Dalam pernyataan tertulis yang dirilis NLD, Aung San Suu Kyi mengecam tindakan militer yang berusaha mengembalikan negara di bawah kediktatoran. Ia menyeru rakyat Myanmar menolak langkah itu.

Win Htein, ketua NLD, mengklaim seruan protes Aung San Suu Kyi adalah asli. Ia memperlihatkan pernyataan tertulis yang ditanda-tangani putri almarhum Jenderal Aung San -- pahlawan kemerdekaan Myanmar.

Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar, belum berkomentar soal keberadaan dan status Suu Kyi -- yang bersama Persiden Win Myint dan sejumlah pejabat tinggi ditahan.

Juru bicara NLD hanya mengatakan Suu Kyi dibawa dan dikawal militer.

Ketegangan antara NLD dan Tatmadaw meningkat pemilihan umum November 2020. NLD memperoleh 396 dari 476 kursi parlemen bikameral. Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan, yang didukung militer, memperoleh 33 kursi.

Usai pemilu, Tatmadaw melancarkan tuduhan telah terjadi kecurangan yang meluas. Militer mengatakan daftar pemilih berisi 8,6 juta pemilih fiktif.

Komisi Pemilihan Umum, Kamis lalu, memutuskan tidak cukup bukti untuk mendukung klaim militer. Ketegangan semakin meningkat, dan analis memperkirakan akan terjadi kudeta.

Militer membantah akan melakukan kudeta, tapi perkiraan analis terbukti. Hanya beberapa hari setelah pernyataan militer, Aung San Suu Kyi, presiden Win Myint, dan sejumlah pejabat penting Myanmar lainnya, dijemput dari rumah, Senin 1 Februari dinihari.

Suu Kyi berpotensi kembali menjadi tahanan rumah, dan Myanmar berada di bawah kediktatoran militer. Pertanyaannya, apakah masih ada simpati internasional untuk Suu Kyi?

Mungkin masih, tapi sedikit. Ia telah mengecewakan aktivis hak asasi manusia (HAM) dengan sikapnya yang membantah genosida terhadap Muslim Rohingya.

Bantahan disampaikan di Mahkamah Internasional, Desember 2019 lalu. Banyak pihak mengusulkan Nobel Perdamaian yang diperoleh Suu Kyi dicabut, karena tak pantas disandang orang yang menolak tragedi kemanusiaan di depan matanya.