JAKARTA, REQnews - Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat dituding menggunakan uang bansos untuk menggaet suara dukungan bagi pasangan calon Eri Cahyadi-Ermuji di Pilkada Surabaya 2020.

Namun, tim kuasa hukum paslon Eri-Armuji dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Surabaya di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 2 Februari 2021, membantah tudingan terhadap Risma tersebut.

"Soal tuduhan yang di bansos, kami tegaskan ba hwa itu tidak benar. Tidak berdasar," kata kuasa hukum Eri-Armuji, Arif Budi Santoso di Jakarta.

Sebelumnya, dugaan penyalahgunaan uang bansos yang menyasar Risma, disebut dalam berkas gugatan paslon Mahfud-Mujiaman. Tudingan ini disampaikan dalam sidang perdana pembacaan pokok permohonan, pekan lalu.

Tim Mahfud-Mujiaman berkata, Risma dan Eri yang dikenal memiliki kedekatan politik tersebut, hadir dalam rapat koordinasi pelaksanaan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

Kala itu, Risma masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, belum menjadi Menteri Sosial. Diduga dalam pertemuan tersebut, ada kesepakatan yang terjadi antara Risma dan Eri untuk Pilkada Surabaya.

Lebih lanjut, Arif membantah tudingan adanya pertemuan tersebut. Menurut dia, bukti yang dilampirkan tim kuasa hukum Mahfud-Mujiaman, adalah kegiatan lain.

"Paslon kami baik calon wali kota Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji tidak pernah mengikuti acara tersebut. Tidak nyambung dengan dalilnya. Itu bukti yang lain. Kegiatan yang lain, berbeda," ujarnya.

Selain itu Arif menyebut, sebagian besar dugaan pelanggaran pihaknya dalam Pilkada Surabaya juga telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut dia, Bawaslu telah memutuskan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Eri-Armuji tidak terbukti.