Hanya di Indonesia, Warga AS Menjadi Bupati Terpilih di NTT, Parpol Auto Mencak-mencak

Rabu, 03 Februari 2021 – 11:32 WIB

Orient Patriot Riwu Kore, Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang ternyata WNA AS

Orient Patriot Riwu Kore, Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang ternyata WNA AS

JAKARTA, REQnews - Aneh tapi nyata, tapi itulah yang terjadi. Orient Patriot Riwu Kore, Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), ternyata berstatus warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu terungkap setelah sebelumnya Bawaslu setempat mendapat konfirmasi dari Kedutaan Besar (Kedubes) AS.

Setelah mendapatkan jawaban dari Kedubes AS, Bawaslu Sabu Raijua mengirimkan surat kepada pihak KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Bawaslu mempersilakan pihak yang dirugikan untuk membuat pengaduan. "Jadi kami baru melakukan data bahwa Saudara Orient P Riwu Kore adalah benar berkewarganegaraan AS. Itu dari Kedubes AS," kata Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagihuma, Selasa, 2 Februari 2021.

Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, Saan Mustopa menegaskan, syarat mutlak menjadi kepala daerah adalah warga negara Indonesia (WNI). Menurutnya, kesalahan bukan berasal dari Orient Patriot Riwu Kore, namun ada keteledoran yang terjadi dalam sistem pemilu setempat.

"Orangnya mendaftar dia dinyatakan lolos, dia dinyatakan sah sebagai pasangan calon ya maju. Berarti kan ada keteledoran. Ada ketidakhati-hatian," ujar Saan Mustopa, Rabu, 3 Februari 2021. Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu pun meminta keterangan kepada KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mulai dari proses verifikasi hingga proses administratif.

"Kenapa juga punya KTP, ini kan sistem administrasi kependudukan kita kan berarti masih ada sedikit problem lah kan kalau misalnya ini, kok bisa gitu loh warga negara asing mencalonkan diri dan menang. Nanti kita akan klarifikasi ke KPU dan pemerintah (Kemendagri) ya bagaimana untuk menindaklanjutinya," ucapnya.

Anggota Komisi II Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menilai KPU telah lalai dan sangat memalukan. "Karena kalau calon kepala daerah itu jumlahnya kan nggak banyak, nggak sama dengan caleg, kalau caleg kan di dapil ada 8 sampai 10," katanya. Dia meminta masalah ini diusut hingga tuntas dan dijadikan pembelajaran bagi pemerintah pusat ke depan.

Lebih lanjut, Guspardi juga meminta adanya pembenahan sistem e-KTP. Dia khawatir berbagai masalah akan terjadi jika tidak ada ketelitian dalam pembuatan e-KTP. "Saya juga khawatir untuk mendapatkan e-KTP itu kan mudah, ini harus juga dilakukan pembenahan oleh negara terhadap negara, artinya ini bagian upaya yang dilakukan pihak asing terindikasi gampang untuk mendapatkan KTP," tuturnya.

Mardani Ali Sera, anggota Komisi II Fraksi PKS, menilai kejadian ini sebagai kecolongan besar jika benar yang bersangkutan adalah WNA. Di sisi lain, Mardani mengapresiasi kecermatan Bawaslu setempat yang telah melaporkan hal ini. Mardani meminta KPU mengambil pelajaran dalam kasus ini untuk lebih teliti dalam memverifikasi data.

"Sistem kependudukan kita mesti dapat memastikan semua WNI hanya punya satu kewarganegaraan yaitu WNI. Perlu jadi perhatian utama bagi KPU Pusat," ujarnya.