JAKARTA, REQnews - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) siap memberikan sanksi kepada sekolah negeri yang tidak mematuhi SKB 3 Menteri.
Aturan tersebut berisi tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah. Sanksi yang diberika bisa berupa penghentian bantuan dari Kemendikbud kepada sekolah yang bersangkutan.
"Jika terjadi pelanggaran dari esensi SKB tersebut, Kemendikbud siap menggunakan berbagai macam instrumen"&nbsp;ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dalam telekonferensi, Rabu 3 Februari 2021.
Sanksi yang digunakan, kata Nadiem, termasuk evaluasi ulang pemberian&nbsp;dana BOS&nbsp;dan dana-dana bantuan pemerintah kepada sekolah yang terbukti melanggar aturan ini.
Sebelumnya, Kemendikbud bersama Kemenag dan Kemendagri telah membentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah.
Dalam SKB tersebut menegaskan bahwa sekolah negeri dilarang memaksa atau melarang penggunaan atribut keagamaan pada seragam guru dan murid.
Nadiem pun menjelaskan dalam pelaksanaan SKB ini pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah.
"Seperti yang kita tahu, sekolah itu diselenggarakan oleh pemerintah daerah sehingga semua kepala sekolah dan guru itu di bawahnya pemerintah daerah," katanya.
Kemaudian untuk sanksi yang diberikan, ia menegaskan posisi pemerintah pusat sudah jelas dan tegas bahwa penyimpangan dari SKB tersebut ada konsekuensinya.
Jika sekolah tidak menghargai kemerdekaan untuk menjalankan keyakinan masing-masing individu, masih kata Nadiem, maka ada sanksi yang akan diberikan.
Melalui SKB tersebut, para murid serta orang tua, dan guru tenaga kependidikan adalah pihak yang berhak memilih penggunaan seragam. Baik itu seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau dengan kekhususan agama.
Kemudian, pihak selain individu tersebut tidak diperkenankan membuat peraturan yang memaksa penggunaan atau pelarangan terhadap atribut keagamaan.
Kunci yang ditekankan dalam SKB ini, lanjut Nadiem, adalah hak untuk memakai atribut keagamaan itu adalah milik individu guru, murid, atau orang tua yang bersangkutan. "Bukan keputusan daripada sekolahnya," sambungnya.
&nbsp;

Para Kepsek Wajib Tahu! Ini Sanksi untuk Sekolah yang Melanggar SKB 3 Menteri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi