JAKARTA, REQnews - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut, kasus terpilihnya Orient P Riwu Kore, warga negara Amerika Serikat sebagai Bupati Sabu Raijua, NTT, merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil keputusan.

Ketua Bawaslu RI Abhan berkata, pihaknya sudah membuat usulan kepada KPU agar pelantikan Orient Riwu sebagai Bupati Sabu Raijua ditunda, sampai ada kepastian hukum dalam kasus ini.

"Kita akan menelusuri, mengkaji lebih jauh kira-kira ruang hukum apa yang bisa kita gunakan, nanti tentu akan kami sampaikan perkembangan kami lebih lanjut. Tetapi tahapan awal ini adalah kita penundaan dulu," kata Abhan di Jakarta, Kamis 4 Februari 2021.

Ia menegaskan, tahapan berikutnya terkait proses pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih menjadi kewenangan mendagri. Sebab, KPU Kabupaten Sabu Raijua pun sudah melimpahkan berkas pengusulan pengesahan pengangkatan kepada mendagri melalui DPRD.

"Karena sebenarnya bola ini kan ada di Kemendagri, karena KPU sudah melimpahkan berkas itu. Kemudian kalau ada kajian lebih lanjut dari kami, soal misalnya apakah diskualifikasi, atau batal demi hukum, dan sebagainya," ujar Abhan.

Sementara anggota Bawaslu RI Fritz Siregar menjelaskan, fakta Orient Patriot Riwukore adalah warna negara Amerika baru diketahui setelah adanya surat balasan dari Kedubes AS pada 1 Februari 2021 lalu, usai KPU menyampaikan dokumen usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih.

Fritz mengatakan, kasus ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah pelaksanaan pilkada di Indonesia, sehingga perluy pembahasan hukum yang lebih mendalam.

"Jadi kita memang bertemu dengan persoalan hukum yang saya rasa belum pernah terjadi di selama proses pilkada dan ini akan bisa menentukan proses pengawasan terhadap dengan proses verifikasi pasangan calon dan peran dari lembaga-lembaga terkait," kata Fritz.