JAKARTA, REQnews - Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan keinginan Presiden Joko Widodo, yang meminta masyarakat untuk memberi masukan atau kritik terhadap kinerja pemerintah.
Menurut JK, pemerintah harus menjelaskan bagaimana caranya menyampaikan kritik, tanpa ditakuti dengan penangkapan oleh aparat.
"Beberapa hari lalu bapak presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihat bagaimana cara mengkritik tanpa dipanggil polisi," kata JK dalam agenda 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan', Jumat 12 Februari 2021.
JK juga menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang merosot, berdasarkan hasil survei The Economist Intelligence Unit (EIU).
Dalam survei tersebut, Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di seluruh dunia. Skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10.
Menurut JK, pelaksanaan demokrasi yang baik dan tepat bagi bangsa ini membutuhkan kontrol, khususnya terhadap pelaksanaan pemerintahan. Kontrol itu dapat dilakukan oleh pihak oposisi.
"Tanpa ada kontrol, demokrasi tidak berjalan," ujar JK.
&nbsp;
Sebelumnya,&nbsp;Presiden Jokowi, dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada Senin 8 Februari 2021 lalu, mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik. Ia meminta masyarakat aktif untuk mengkritik.
Namun, publik menyoroti pernyataan presiden. Apalagi, selama ini para pengkritik pemerintah kerap dijerat dengan UU ITE ataupun menjadi bulan-bulanan buzzer milik penguasa, lalu berakhir di penjara.
&nbsp;

Jokowi Minta Dikritik, JK: Bagaimana Caranya?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi