JAKARTA, REQnews – Korban kekerasan seksual Rizky Amelia (RA) yang dilakukan Syafri Adnan Baharuddin (SAB) mengeluhkan ketidakadilan yang dialami dirinya. Ada tiga pihak yang dikeluhkannya: Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan, DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) dan Presiden RI/Sekretariat Negara. Keluhan ini disampaikan Rizky yang juga mantan sekretaris atau asisten Syafri dalam konferensi pers, Minggu (3/2/2019) siang di Lokataru, Kantor Hukum & HAM, Jakarta Timur. Turut mendampingi Rizky, Ade Armando pendamping khusus Rizky dan dua kuasa hukum yakni Heribertus S Hartojo dan Haris Azhar. Amel, Ade, Heribertus dan Haris sama-sama mengecam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pemberhentian Syafri yang diberhentikan dengan Hormat dari keanggotaannya Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada 17 Januari 2019. Berikut ini merupakan pernyataan salah seorang kuasa hukum Rizky Amelia yakni, Haris Azhar; Kita sebutnya lima keanehan di balik Keppres 12 tahun 2019. Ini terkait dengan pemberhentian atas nama SAB, yang sudah tidak lagi di Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan. Kepres ini sebetulnya terkait dengan pemberhentian SAB dari anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Keppress ini yang tanda tangan adalah presiden. Kasus ini terkuak tahun 2018 lalu yang menimpa Amel. Terkuak setelah kasusnya berjalan selama dua tahun, 2016-2018. Terkuak setelah Amel mengambil sikap untuk melawan, membuka cerita ini. Ya ini memang tidak gampang. Tidak mudah bagi korban kekerasan seksual untuk dapat bicara atau membuka masalah ini dan apalagi ini terjadi di lingkungan kerja di mana Amel bekerja sebagai asisten atau sekretaris SAB yang merupakan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Setelah dibuka, ternyata banyak support, banyak perhatian dan upaya-upaya yang dilakukan, termasuk upaya hukum, di antaranya adalah Amel juga melaporkan karena SAB atasan langsung Amel, yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap dirinya adalah orang yang diangkat dan menurut UU memang harus diberhentikan juga oleh presiden, maka Amel sudah melapor ke presiden melalui sekretariat negara. Amel juga sudah melakukan laporan resmi ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), satu dewan yang memang ditunjuk oleh undang-undang utuk mengawasi semua praktik dan kebijakan BPJS. Nah Amel melapor di sana dan singkatnya saya bisa bilang, ada kewenangan DJSN untuk membuat sebuah panel seperti persidangan tetapi sifatnya internal. Itu dua hal yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum selain dari pelaporan ke kepolisian yang sudah dilakukan oleh kuasa hukumnya, Heribertus S Hartojo. Keppress ini ternyata terkait dengan pengunduran diri SAB. Dalam surat pengunduran dirinya dinyatakan bahwa (SAB) seperti diganggu oleh seorang karyawannya namanya Rizky Amelia, yang menurut kami, beliau adalah korbannya. Surat Amelia yang ditujukan ke Setneg yang intinya ditujukan kepada presiden, tidak digubris, tetapi justru presiden menjawab mentah-mentah permintaan SAB untuk mengundurkan diri dengan keppress. Keppressnya keluar dan tidak sedikit pun keppres ini memperhatikan laporan Rizky Amelia. Sekali lagi, kami sesalkan Keppres 12 tahun 2019 ini yang baru keluar satu minggu lalu. Setelah diselelidiki, ternyata, di dalam Setneg, tidak ada korespondensi dengan laporan yang dibuat oleh Rizky Amelia. Jadi Rizky Amelia melaporkan ke Setneg, tidak digubris. Tidak tahu juntrungannya, tetapi justru suratnya SAB untuk meminta pengunduran diri yang malah dijawab presiden lewat keppres. Kami menyayangkan, kenapa? Seharusnya dilihat sebagai satu kesatuan. Seharusnya presiden atau setneg, kantor presiden, tidak susah memadukan untuk melihat, teknis secara utuh ada apa yang terjadi. Harusnya, keppres itu kalau pun ingin dikeluarkan, tidak saja melihat suratnya Amel, tetapi juga melihat lebih jauh, tentang apa dan prosesnya bagaimana, misalnya laporan ke polisi itu seperti apa dan sudah sejauh mana laporan tersebut, lalu ada proses di Komnas Perempuan, yang juga pertimbangannya harus diperhatikan, lalu bagaimana juga laporan Amel ke DJSN, dan juga ke Kementerian Keuangan, Sri Mulyani. Ya karena SAB tercatat sebagai pengawai negeri di kantor Kementerian Keuangan sebelum dia ada di Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Yang juga jadi masalah dari produk kebijakan presiden, yang jadi soal adalah DJSN-nya sendiri. Di dalam DJSN, terlihat betul bahwa ada, ya kami dapat mengatakan, ada upaya yang secara sengaja memperlambat penanganan kasus terhadap Amelia. Mengapa? Karena kalau diselidiki dari susunan waktu dan tanggal-tanggal, terlihat dengan jelas bahwa laporan Amelia, dibuat atau dianggap tidak sempurna sehingga perlu diperbaiki. Tetapi ketika sudah diperbaiki dan pihak DJSN diminta keterangannya oleh Setneg justru mengendorse, memberikan rekomendasi dan seolah-olah tidak ada masalah atau tidak pernah ada laporan dari Amel. Mungkin Setneg juga akhirnya meneruskan surat untuk membuat keppres tersebut. Tetapi kami tidak tahu apa yang terjadi sampai dengan hari ini. Sampai di situ kami dapat mengatakan bahwa, ini ada semacam skandal yang serius dalam DJSN yang menunjukkan integritas mereka buruk, profesionalisme mereka sangat jelek. Ketika ada orang yang menjadi korban dari satu peristiwa yang sangat serius, yang ada dalam lingkungan yang seharusnya diawasi oleh mereka, justru dipermainkan dan dianggap laporannya tidak sempurna lalu mereka membuat satu kebijakan atau surat yang mendukung SAB untuk mengundurkan diri, dan itu berarti mengundurkan diri secara terhormat, tanpa memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh SAB sebagai pelaku. Jadi ini tidak direspon dengan baik oleh Dewas, DJSN maupun oleh presiden. Seolah-olah ingin mempercepat saja supaya SAB dikeluarkan dari Dewas lalu menganggap laporan Amel tidak penting dan gugur. Hingga hari ini kami belum mendapatkan informasi atau laporan apa pun dari DJSN. Apa produknya? Amel sudah diperiksa, ibunya sudah dipanggil, saksi-saksi sudah dipanggil, SAB sendiri sudah dipanggil dan lainnya tetapi kenapa laporannya tidak keluar? Yang keluar justru keppres memberhentikan SAB dan seolah-olah SAB tidak ada salahnya sedikit pun dalam kasus Amel. Dalam surat pengunduran diri SAB kami mendapat informasi bahwa dia mundur karena aada orang yang mengganggu dia. Harusnya presiden kan bisa bertanya, kenapa ada orang mau mengundurkan diri, masak hanya satu orang, siapa orangnya? Harusnya dicari tahu. Ini tidak cermat lalu keluarlah keppres. Saya yakin presiden mungkin tidak paham masalah ini, tetapi orang di sekitar presiden menganggap mereka tahu dan mereka dengan sengaja dan sadar membuat skandal hukum ini. Ini keppres dan ini produk hukum yang sah, yang ada dasar hukumnya seorang presiden mengeluarkan keppres. Tetapi keppres bisa dikeluarkan hanya gara-gara pertimbangan bisik-bisik dan hanya karena untuk kepentingan seseorang, padahal ada motif kejahatan besar dan menurut saya ada pencederaan terhadap kewenangan seorang presiden. Ini harus dituntaskan. Oleh karenanya keppres ini harus dibatalkan. Kami akan minta baik-baik, jika tidak, maka kami akan melakukan tindakan hukum untuk menggugat kepres ini.(*/Bos)

Kasus Rizky Amelia, 'Ini Skandal Serius...!'

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi