BOGOR, REQnews - Sanksi tegas bakal diterapkan Pemkot Bogor dalam penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes), yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum (Tibum).
Dengan Perda Tibum tersebut, masyarakat yang masih nekat melanggar prokes bisa saja dipidana. Rencananya, Perda tersebut disahkan pada rapat paripurna bersama DPRD Kota Bogor pekan depan.
&ldquo;Menunggu disahkan di paripurna. Mudah-mudahan minggu depan,&rdquo; kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto di Balai Kota Bogor, Selasa, 16 Februari 2021. Menurutnya, sejauh ini dasar penegakan hukum yang digunakan dalam penegakan disiplin penerapan prokes merupakan Peraturan Wali Kota (Perwali).
Ke depannya, Pemkot Bogor akan menggunakan Perda Tibum yang menyangkut beberapa aspek. &ldquo;Dalam perda tersebut menyangkut banyak hal, tidak hanya tentang lingkungan hidup, sampah dan yang lainnya. Tetapi aspek protokol kesehatan juga bisa masuk yang sanksinya diatur dan bisa lebih berat,&rdquo; jelasnya.
Menurut Bima, dengan Perda Ketertiban Umum tersebut landasan yang digunakan dalam penegakkan hukum penerapan disiplin protokol kesehatan menjadi lebih pasti. Termasuk, soal penurunan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Kapolresta Bogor Kota Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, di beberapa daerah masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Namun, penerapan penegakan hukumnya dirasa belum sebanding dan diperlukan mekanisme yang lebih tegas.
Karena itu, Pemkot Bogor, Polresta Bogor Kota, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Denpom III/1 Bogor dan Satpom TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penegakan hukum Protokol Kesehatan di Kota Bogor, di Mako Polresta Bogor Kota, Senin, 15 Februari 2021.
Ditambahkan Susatyo, melalui penandatangan nota kesepahaman terkait penegakkan hukum protokol kesehatan yang memiliki dimensi penegakkan hukum luas, diharapkan menjadi satuan gugus tugas hukum di Kota Bogor.
Menurut Susatyo, diperlukan pembahasan lebih komprehensif terkait regulasi yang digunakan, sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat. Termasuk efek jera apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan.
Dia juga berharap, penandatangan ini tidak sekedar MoU. Namun, menjadi satu langkah yang benar-benar harus dioperasionalkan di tengah kondisi yang ada sebagai upaya penekanan kasus Covid-19.

Warga Kota Bogor yang Nekat Langgar Prokes Bisa Dipidana

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi