JAKARTA, REQnews - Kisruh soal revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terus berlanjut. Ada yang mendukung, ada pula menolak.
Terkait hal itu, Waketum PPP Arsul Sani menyatakan, masyarakat berharap Polri proporsional dalam menangani kasus terkait UU ITE. Sehingga, posisi Polri dalam menangani kasu tersebut bukan lagi berada pada posisi yang serbasalah.
Menurutnya, Salah satu caranya seperti yang diniatkan oleh Kapolri sendiri, yakni dengan membuat pedoman penanganan perkara terkait dengan UU ITE.
Polisi, kata Arsul, sudah memiliki Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 soal penanganan perkara ujaran kebencian. Anggota Komisi III DPR RI itu pun meminta Jenderal Sigit mempertegas aturan tersebut.
"Ada baiknya apa yang ada dalam SE Kapolri ini dipertegas, diperluas, dan diangkat dalam sebuah perkap (peraturan Kapolri)," ujar Arsul, Jumat, 19 Februari 2021.
Lebih lanjut Arsul menyarankan Polri mengkaji secara internal setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan UU ITE. Menurut Arsul, status laporan dapat diungkapkan setelah hasil kajian internal yang dilakukan.
"Selain itu, agar situasi serba-profesional ini tercipta, menurut kami di Komisi III, adalah ketika seseorang melapor dengan menggunakan UU ITE, maka kepada pelapor disampaikan bahwa laporannya akan dikaji dulu dan karenanya, kalaupun diberi tanda terima, masih merupakan tanda terima sementara saja," kata Arsul.
"Nantinya, setelah dikaji oleh internal Polri, baru diberitahukan kepada pelapor tentang status laporannya berdasar hasil kajian tersebut," sambungnya.
&nbsp;

Kisruh Soal Revisi UU ITE, Ini Saran PPP Buat Kapolri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi