JAKARTA, REQnews - Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membentuk dua tim khusus terkait rencana revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Nantinya, tim tersebut akan mulai bekerja pada Senin 22 Februari 2021.
"Kemenko Polhukam yang mendapat tugas menyelesaikan masalah UU ITE yang mengandung muatan. Satu, perbuatan kriteria implementatif agar tidak terjadi Pasal karet. Dua, mempelajari dilakukannya revisi atas UU ITE. Jadi, sekarang ini Kemenko Polhukam sudah membentuk dua tim," ujar Mahfud di Jakarta, Jumat 19 Februari 2021.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan bahwa tim pertama akan bertugas dalam membuat interpretasi lebih teknis, serta memuat kriteria implementasi dari Pasal-pasal yang dianggap karet.
Nantinya, kata dia, tim tersebut akan bekerjasama dengan kementerian lain. Termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Lalu, sambungnya, tim yang kedua adalah tim perencana revisi UU ITE. "Karena kan ada gugatan katanya UU ini mengandung Pasal karet, diskriminatif, membahayakan demokrasi," lanjutnya.
"Jadi, ini kita akan mengundang pakar, mendengar PWI, akan mendengar ahli, semua ahli akan didengar, LSM, gerakan prodemokrasi akan didengar untuk mendiskusikan benar enggak ini perlu direvisi. Kalau perlu direvisi, mari kita revisi, dan kita akan bicara dengan DPR," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membuat pedoman interpretasi terhadap Pasal-pasal yang terkandung dalam UU ITE itu.
Presiden mengatakan langkah tersebut perlu ditempuh karena ada beberapa pasal dalam aturan tersebut yang multitafsir.
"Saya minta kepada Kapolri agar jajarannya selektif menyikapi dan menerima laporan pelanggaran terhadap UU ITE," ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri, Istana Negara, 15 Februari 2021.
"Hati-hati dengan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir, harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi UU ITE biar jelas!" lanjutnya.

Diperintah Jokowi, Mahfud MD Siapkan 'Prajurit' Khusus Bahas UU ITE, Ini Tugasnya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi