JAKARTA, REQnews - Komisaris Jenderal Agus Andrianto resmi menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim). Terkait itu, ada permintaan khusus yang disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Mereka meminta agar Agus fokus menyelesaikan sejumlah kasus, termasuk kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) sebagai fokus untuk diselesaikan. "Berkas kasus enam anggota FPI yang baru diberikan Komnas HAM harus jadi prioritas. Ini untuk menunjukkan keseriusan beliau menindak anggota yang melakukan pelanggaran," ucap Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar kepada wartawan, Sabtu 20 Februari 2021.
Tak cuma kasus tersebut, KontraS pun menyoroti rencana revisi UU ITE yang belakangan ramai pun harus menjadi atensi Agus. Sebab, seperti apa yang sudah diperintahkan oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo, bahwa polisi harus selektif memproses kasus terkait UU ITE.
"UU ITE menjadi batu uji untuk tidak mudah memproses secara hukum kebebasan berekspresi, sebagaimana yang disampaikan presiden dan kapolri," kata Rivanlee.
Rivanlee berharap, sebagai mantan Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Agus bisa melihat kritik dan penyampaian pendapat, baik daring maupun luring, sebagai keniscayaan dalam demokrasi. "Bukan sebagai musuh negara," ucap Rivanlee.
Agus ditunjuk sebagai Kabareskrim tertuang dalam surat telegram ST/318/II/KEP/2021 yang diperoleh Tempo pada Kamis, 18 Februari 2021. Sebelum ditunjuk menjadi Kabareskrim, Agus Andrianto menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam).
Jabatan itu ia emban sejak Desember 2019, menggantikan Komisaris Jenderal Firli Bahuri yang kini bertugas menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus juga dipercaya menjadi Kepala Operasi Terpusat Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19.

Komjen Agus Andrianto Didesak Tuntaskan Kasus Ini, Bawa-bawa Nama FPI

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi