PAPUA, REQnews - Pernyataan ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufik Damanik telah melanggar kode etik. Demikian disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanual Gobay.&nbsp;
Itu terkait dengan penarikan pasukan TNI-Polri dari bumi Cendrawasih. Menurutnya Komnas HAM dalam hal ini tak mampu melindungi hak asasi manusia orang asli Papua.
Alasannya, terdapat kasus penyiksaan pada hari yang sama hingga menewaskan 3 (tiga) orang masyarakat sipil Papua. Yaitu atas nama Janius Bagau, Justinus Bagau dan Soni Bagau di Puskesmas yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.
Namun, TNI malah mengirimkan 450 prajuritnya ke Intan Jaya, Papua. Yaitu menggunakan empat pesawat TNI Angkatan Udara dari Landasan Udara Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur beberapa waktu lalu.&nbsp;
Para Raider 501/BY bertugas melaksanakan operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Papua Nugini selama sembilan bulan di wilayah Intan Jaya, Papua. Itu untuk menggantikan Yonif Raider 400/BR yang akan berakhir masa tugasnya di Kabupaten Intan Jaya.
Selain itu, pernyataan Taufik juga melanggar kode etik dan bertentangan dengan tujuan pembentukan Komnas HAM. &ldquo;Pernyataan itu menunjukan sebuah fakta yang tidak sesuai dengan tugas penyuluhan Komnas HAM sebagaiman diatur pada Pasal 89 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,&rdquo; ujar Emanuel melalui siaran persnya, dikutip Minggu 21 Februari 2021.
"Pada prinsipnya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 28I ayat (4), UUD 1945," sambungnya.
"Secara umum tujuan pembentukan Komnas HAM adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan," ujarnya dikutip dari Pasal 75 huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999.
Sedangkan secara khusus, kata dia, Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dikutip dari Pasal 4 Huruf b, Keppres Nomor 50 Tahun 1993.
Berdasarkan Pasal 76 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999, untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tantang hak asasi manusia.

Keras! Komnas HAM Dinilai Gagal Lindungi Hak Orang Asli Papua

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi