JAKARTA, REQnews - Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang mengatakan bahwa mengatasi banjir akan lebih mudah bila menjabat sebagai presiden, kini ditagih banyak pihak.
Bahkan bila menarik ke belakang, saat masih menjabat sebagai Walikota Solo tahun 2011 silam Jokowi juga pernah mengklaim banjir Jakarta mudah diatasi.
Hingga saat ini, belum terlihat ada program prioritas yang dilakukan Jokowi selama menjabat sebagai presiden dua periode dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah, termasuk ibukota DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto. Menurutnya, jika melihat fakta di lapangan ada sejarah panjang yang telah dilakukan Belanda dalam mengendalikan banjir Jakarta. Kala itu, Belanda sudah memberikan road map pengendalian banjir Jakarta dengan membuat beberapa bendungan, situ atau danau kecil.
Saat sudah duduk di kursi RI satu, Jokowi justru mengambil opsi lain dengan tidak terlibat dalam pengendalian banjir di DKI. Padahal publik sudah menanti janji Presiden Jokowi tersebut saat masih menjabat DKI 1.
"Saat ini pemerintah pusat tidak memiliki prioritas pengendalian banjir di DKI dan justru mengambil opsi lain, yaitu dengan memindahkan Ibukota negara ke Kalimantan Timur. Opsi tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Jokowi yang katanya akan lebih mudah mengatasi banjir bila terpilih jadi Presiden RI," ujar Satyo, Minggu 21 Februari 2021.
Masalah banjir yang melanda ini juga menjadi perhatian Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule pada janji fenomenal Jokowi. &ldquo;Jakarta banjir lagi, dan jadi ingat salah satu janji fenomenal Jokowi sebelum menjadi presiden. Bahkan sempat katakan, &lsquo;macet dan banjir lebih mudah diatasi jika ia jadi presiden&rsquo;,&rdquo; katanya.
Janji Presiden Joko Widodo yang dimaksud Iwan adalah janji yang disampaikan di hadapan para relawan pada 26 Maret 2014 di Jakarta. Tepat saat Jokowi tengah diusung jadi calon presiden untuk periode pertama. &ldquo;Meskipun saya pindah kantor, itu justru akan mempermudah menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta,&rdquo; begitu kata Jokowi kala itu.
Jokowi lantas mengurai bahwa sebanyak 60 hingga 65 persen kunci persoalan Jakarta dipegang oleh pemerintah pusat. Khusus banjir, Jokowi menyebut bahwa ada sebanyak 13 sungai besar di DKI yang menjadi kewenangan pusat. Sebagai contoh, Jokowi mengatakan jika dirinya tetap menjadi gubernur DKI Jakarta, maka dia tidak akan bisa mengatur atau mengambil kebijakan untuk penanganan sungai di Bogor.
Bagi Iwan Sumule, janji itu kini tinggal kenangan. Pasalnya, hingga periode kedua Jokowi menjadi presiden, DKI Jakarta tetap kebanjiran. &ldquo;Sampai tahun kedua di periode kedua jadi presiden, Jakarta tetap saja banjir. Janji Jokowi atasi banjir Jakarta 100 persen bullshit,&rdquo; tutupnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengatakan janji Jokowi tak terbukti soal banjir DKI Jakarta akan mudah ditangani jika dia jadi Presiden.
Analis sosial politik UNJ ini mengatakan, jika memori publik dibuka kembali soal pernyataan Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI, dan sebelum menjadi Presiden RI tentang banjir di Jakarta, maka yang terlihat hanya omong besar demi mendapat keuntungan elektoral.
Saat jadi walikota Solo, Jokowi pernah merasa bahwa menangani banjir DKI Jakarta adalah hal mudah. Sementara saat jadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengatakan bahwa mengatasi banjir DKI Jakarta akan lebih mudah jika menjadi Presiden RI.
Faktanya, ketika jadi gubernur DKI Jakarta dan bahkan jadi Presiden RI dua periode, Jokowi tidak mampu mengatasi banjir. &ldquo;Ibukota nyatanya masih tergenang banjir saat hujan lebat, walau Jokowi sudah memasuki periode kedua sebagai presiden,&rdquo; ujarnya.
&ldquo;Padahal saat jadi gubernur dia mengatakan lebih mudah diatasi jika jadi presiden. Setelah jadi presiden lebih dari 6 tahun ini, dia tidak mampu atasi banjir, bahkan banyak menyalahkan hujan,&rdquo; ujar Ubedilah.
Ubedilah mentakan bahwa fenomena omong besar Jokowi dapat disebut sebagai bagian utama dari simulacra politik. Omong besar sebagai narasi citra, narasi semu demi mendapat citra dan keuntungan elektoral.
Saat itu omong besar berhasil menaikan citra politiknya di level nasional. Ubedilah Badrun menyebutnya sebagai citra semu populisme. &ldquo;Kini omong besar Jokowi tidak terbukti,&rdquo; tegas Ubedilah Badrun.

Jakarta Banjir, Iwan Sumule Dkk Malah Nagih Janji Presiden Jokowi, Nyambung Gak Sih?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi