JAKARTA, REQNews - Pemerintah diminta segera menyelesaikan pembayaran uang penghargaan purnabakti kepada ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia periode 2012-2017.
Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan, dirinya menerima informasi, pemerintah belum membayarkan uang penghargaan purnabakti tersebut. Padahal, dalam situasi ekonomi rakyat yang jatuh akibat pandemi COVID-19, berapapun uang penghargaan purnabakti yang berhak diterima mantan ketua dan anggota KPU 2012-2017 pasti sangat berarti.
"Saya menerima informasi bahwa pemerintah belum membayarkan uang penghargaan purnabakti kepada Ketua dan Anggota KPU Pusat, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia periode 2012-2017," kata Luqman, Senin, 22 Februari 2021.
Lukman minta Plt Ketua KPU, Menteri PAN dan RB, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara segera berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purnabakti ini segera dibayarkan
Luqman berkata bahwa temuan ini memprihatinkan dan menyedihkan karena pemerintah tak kunjung menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purnabakti seluruh anggota KPU selama empat tahun.
Ia pun meminta agar pemerintah tidak menggunakan ketiadaan anggaran sebagai alasan tak kunjung membayarkan uang purnabakti anggota KPU tersebut.
"Sudah terlalu lama ini, semoga bukan karena pemerintah lupa. Jangan juga beralasan negara tidak punya anggaran," katanya.
&nbsp;

Minta Jokowi Bayar Hutang ke KPU, Luqman Hakim: Jangan Alasan Tidak Punya Anggaran

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi