JAKARTA, REQnews - Rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimulai dengan membentuk tim kajian secara resmi.
Pembentukkan tim tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021, yang telah ditandatangani Mahfud MD, Senin, 22 Februari 2021.
Dalam surat tersebut, tertulis tim kajian terdiri dari pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah memiliki tugas memberi arahan dan rekomendasi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kementerian lembaga dalam rangka menyelesaikan kajian implementasi peraturan perundang-undangan di bidang ITE.
Sementara tim pelaksana terdiri dari ketua dan sekretaris yang memiliki lima tugas. Pertama, mengkoordinasikan pengumpulan informasi dari aparat penegak hukum atau masyarakat terkait pelaksanaan perundang-undangan tersebut.
Kedua, mengkoordinasikan penyusunan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Ketiga, mengkoordinasikan pengkajian atas substansi peraturan, keempat, memberikan rekomendasi, dan terakhir, melaporkan pelaksanaan penyusunan kajian kepada pengarah secar periodik.
Dalam salinan tersebut tertulis bahwasanya tim pelaksana dapat dibantu oleh praktisi, akademisi, tenaga ahli, korban, atau pelaku tindak pidana UU ITE, dan beberapa pihak lain sebagai narasumber untuk mendapatkan berbagai masukan.
"Tim kajian UU ITE sebagaimana disebut pada diktum kesatu bertugas mulai dari tanggal ditetapkannya ini sampai demgan tanggal 22 Mei 2022," bunyi salinan Keputusan tersebut dikutup.
Berikut daftar tim pengarah dan tim pelaksana kajian UU ITE:
- Tim pengarah;
1. Menko Polhukam Mahfud MD
2. Menkumham Yasonna Laoly
3. Menkominfo Johnny G Plate
4. Jaksa Agung ST Burhanuddin
5. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
- Tim Pelaksana
1. Ketua: Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo
2. Sekretaris: Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Keamanan Sosial Budaya Imam Marsudi
3. Ketua Tim Sub 1: Staf Ahli Bidang Hukum Kemkominfo Henri Subiakto
4. Ketua Tim Sub 2: Dirjen Peraturan dan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.
Secara total, tim pelaksana beranggotakan 23 orang dengan rincian 12 orang di Tim Sub 1 dan 11 orang di Tim Sub 2.

Pemerintah Bentuk Tim Kajian Revisi UU ITE, Ini Daftarnya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi