Polri Tak Melarang Ormas Bantu Korban Bencana, Asal Jangan Gunakan Atribut Ini

Selasa, 23 Februari 2021 – 04:04 WIB

Evakuasi korban banjir dilakukan oleh petugas menggunakan perahu karet FPI (Foto: Istimewa)

Evakuasi korban banjir dilakukan oleh petugas menggunakan perahu karet FPI (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Polri menyatakan tak pernah mempermasalahkan jika ada ormas yang membantu masyarakat terdampak banjir. Namun, kegiatan tersebut tak boleh dibalut dengan atribut-atribut terkait dengan Front Pembela Islam (FPI).

Itu menyusul setelah posko bantuan banjir yang didirikan oleh FPI di Cipinang, Jakarta Timur, dibubarkan oleh kepolisian pada Sabtu 20 Februari 2021.

"Tentunya kami melihat bahwa FPI (Front Pembela Islam) sebuah organisasi terlarang. Jadi bukan kegiatannya (yang dilarang)," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin 22 Februari 2021.

Ramadhan menegaskan kepolisian tidak pernah mempermasalahkan jika ada ormas yang ingin membantu korban bencana. Tetapi, ia mengatakan bahwa pihak yang terlibat tak boleh menggunakan atribut organisasi terlarang.

"Jadi bukan dia melakukan kegiatan tadi. Misalnya dia bantu banjir. Tapi dia enggak boleh membawa-membawa atribut atau organisasi tersebut," kata dia.

Seperti diketahui Kepolisian sempat membubarkan posko yang beratribut FPI saat ingin membantu melakukan evakuasi serta mengirimkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di wilayah Cipinang Baru, Jakarta Timur pada Sabtu 20 Februari 2021.

Polisi mengaku hal itu dilakukan karena relawan tersebut memakai atribut FPI yang sudah dilarang oleh negara. Karena itu, pihak kepolisian pun membubarkan posko tersebut.

"Kemarin benar (pembubaran) karena kan mereka memakai atribut FPI sedangkan sekarang segala kegiatan bentuknya FPI kan dilarang," ujar Kapolsek Makasar Jakarta Timur Komisaris Polisi Saiful Anwar kepada wartawan, Minggu 21 Februari 2021.

Sebelumnya, pemerintah telah melarang segala bentuk kegiatan FPI di Indonesia. Itu terkait dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam Kementerian dan Lembaga.

SKB bernomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) itu ditetapkan dan mulai berlaku per Rabu 30 Desember 2020.

Salah satu poin dari SKB itu adalah menyatakan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai Ormas.