Yasonna-Irjen Napoleon Saling Lempar Bola Panas Soal Pencabutan DPO Djoko Tjandra

Selasa, 23 Februari 2021 – 19:01 WIB

Menkumham Yasona Laoly

Menkumham Yasona Laoly

JAKARTA, REQnews - Pleidoi atau nota pembelaan Irjen Napoleon Bonaparte terkait penghapusan DPO Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra di sistem Imigrasi, dibantah Menkum HAM Yasonna Laoly.

Dijelaskan Yasonna, sistem pencekalan maupun pencabutan pencekalan dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum, termasuk penghapusan DPO seseorang di Imigrasi. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Divhubinter Polri, karena Djoko Tjandra mengupayakan penghapusan DPO itu saat itu berada di luar negeri, yakni Kuala Lumpur, Malaysia.

Menurut Yasonna, hal tersebut sudah disampaikan Dirjen Imigrasi di Bareskrim dan Kejaksaan Agung. "Sesditjend (mantan Dirwasdakim) juga sudah memberi keterangan dan penjelasan. Kalau APH minta cekal, kita cekal. Kalau minta hapus, kita hapus. Itu ketentuan hukumnya, jadi bukan suka-suka kita," ujar Yasonna, Selasa, 23 Februari 2021.

Sebelumnya dalam sidang pembacaan pleidoi, mantan Kadivhubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte mengatakan tidak pernah meminta Imigrasi menghapus status DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra. Menurutnya, penghapusan nama Djoko Tjandra merupakan tanggung jawab Dirjen Imigrasi dan tidak ada hubungannya dengan dia.

"Tidak ada satu kata dalam ketiga surat tersebut, yang baik tersirat maupun tersurat, meminta Imigrasi untuk menghapus DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra pada sistem ECS," ujar Napoleon saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, kemarin.

"Bahwa penghapusan nama Joko Soegiarto Tjandra pada ECS pada SIMKIM adalah keputusan Dirjen Imigrasi secara sepihak sehingga tanggung jawab Dirjen Imigrasi sendiri yang tidak bisa dikaitkan dengan kami, Kadivhubinter Polri. Apabila Joko Soegiarto Tjandra mendapat keuntungan dari penghapusan namanya pada SIMKIM, maka sebenarnya Dirjen Imigrasilah yang telah memberikan keuntungan kepada Joko Soegiarto Tjandra," tambahnya.

Dalam sidang itu, Irjen Napoleon dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menyebut Irjen Napoleon terbukti bersalah menerima suap dalam upaya penghapusan nama Djoko Tjandra dari red notice.

Jaksa yakin Napoleon terbukti menerima SGD 200 ribu dan USD 370 ribu dari Djoko Tjandra. Jaksa menyebut perbuatan Napoleon salah karena sebagai polisi tidak menangkap Djoko Tjandra saat menjadi buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali.

Napoleon diyakini jaksa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.