JAKARTA, REQnews - Tim pengkaji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dibentuk pemerintah dikritik oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Waketum PKB Jazilul Fawaid menegaskan, pemerintah seharusnya melibatkan para pakar dan ahli yang profesional dalam tim pengkajian UU ITE. Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, tidak perlu ada perwakilan anggota DPR dalam tim pengkajian tersebut. Ia hanya menyayangkan tidak adanya keterlibatan pakar, akademisi, hingga tokoh aktivis dalam tim itu.
"Nggak perlu ada perwakilan DPR, karena itu tim pemerintah. Sayangnya, nama para tokoh pakar akademis dan aktivis tidak ada dalam jajaran tim kajian itu. Harus melibatkan para pakar yang objektif dan profesional agar tim ini dapat bekerja tepat waktu dan tepat sasaran sesuai harapan Presiden dan masyarakat," kata Jazilul, Selasa, 23 Februari 2021.
Meski demikian, dia berharap tim pengkajian UU ITE dapat segera mendapatkan hasil. Ia berharap kasus-kasus pada masa lalu dapat dikaji dan diaudit kembali, misalnya seperti kasus yang menimpa salah satu petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat.
"Melakukan kajian dan audit terhadap kasus kasus ITE agar dapat diketahui mana yang cenderung karet dan melenceng, misalnya kasus yang menjerat Jumhur dan kawan-kawan. Mengkritik disamakan dengan penyebaran kebencian," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, dan Kemenkum HAM membentuk tim pengkaji UU ITE. Tim telah disusun dan mulai bekerja. Kajian akan dilakukan di sejumlah pasal yang dinilai sebagai pasal karet. Tim tersebut, kata Mahfud, diberi waktu 2-3 bulan untuk kemudian menyampaikan laporan. Selama tim bekerja, penegak hukum diminta menjalankan UU ITE dengan cermat dan memenuhi rasa keadilan rakyat.

Susunan Tim Pengkaji UU ITE Dikritik PKB, Ini Sebabnya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi