JAKARTA, REQNews &ndash; Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali mengajukan gugatan praperadilan yang keempat kalinya atas perkara kasus korupsi pembelian lahan Cengkareng oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Gubernur Basuka Tjahaja Purnama (Ahok).
Pada gugatan praperadilan pembelian lahan Cengkareng jilid IV, Senin siang, MAKI menggugat Polda Metro Jaya sebagai termohon I, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai termohon II, Kompolnas sebagai termohon III, dan KPK termohon IV.
Alasan MAKI mengajukan praperadilan agar perkara yang mangkrak tersebut segera diproses.
MAKI melihat perkara tersebut sederhana, yakni Pemprov DKI membeli sendiri lahan miliknya, tetapi kenapa empat tahun tidak selesai proses hukumnya.
&ldquo;Ada keengganan penegak hukum dalam menuntaskan perkara ini, sudah empat tahun tidak diproses,&rdquo; kata koordinator MAKI, Bonyamin Saiman di Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.
MAKI mengajukan praperadilan terkait tidak sahnya penghentian penyidikan (SP3) kasus korupsi pemberian lahan Cengkareng oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.
Pada praperadilan yang ketiga, gugatan MAKI ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena perkara belum di SP3 atau masih berproses di Polda Metro Jaya.
Putusan hakim ini berdasarkan penjelasan dari Kejaksaan Tinggi Negeri DKI Jakarta dalam persidangan mendengar tanggapan termohon beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa sudah diterbitkan lagi surat perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang artinya perkara pembelian lahan Cengkareng sedang berjalan.
Namun sudah dua bulan sejak putusan praperadilan ketiga Desember 2020 lalu, MAKI belum menemukan tanda-tanda perkara di era Gubernur Basuka Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut dilanjutkan.
&ldquo;Kita akan gugat terus sampai dikabulkan. Seperti kasus Century, MAKI gugat sampai enam kali,&rdquo; kata Bonyamin.
&nbsp;
&nbsp;

MAKI Ajukan Praperadilan Keempat Kalinya Terkait Pembelian Lahan Era Ahok

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi