Sistem One-tier Pendirian PT di UU Cipta Kerja, Ini Potensi Masalah yang Akan Ditimbulkan

Kamis, 25 Februari 2021 – 04:03 WIB

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (Foto: Istimewa)

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan masyarakat kini bisa mendirikan perseroan terbatas (PT) tanpa akta notaris. Perseroan perorangan ini bersifat one-tier, yaitu pemegang saham tunggal merangkap sebagai direktur tanpa adanya komisaris.

Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad mengatakan bahwa itu merupakan dinamika baru dalam hukum korporasi. "Yang didasarkan pada Undang-undang (UU) Cipta Kerja," ujar Suparji kepada REQnews.com, Rabu, 24 Februari 2021.

Tujuannya, kata dia, untuk mempermudah mendirikan PT bagi para UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Namun, dengan sistem tersebut tentu akan muncul kendala-kendala, salah satunya terkait dengan perbankan. "Ya jika ada masalah dengan bank, jika yang melakukan transaksi PT, maka yang tanggungjawab juga PT," ujar akademisi UAI itu.

Ia pun menyoroti terkait dengan one-tier atau pemegang saham tunggal yang merangkap sebagai direksi. Jika pemegang saham tersandung kasus, bahkan hingga dipenjarakan siapa yang akan bertanggungjawab terhadap permasalahan perusahaan maupun perbankan?

Suparji pun mengatakan jika hal itu terjadi, maka direksi PT tersebutlah yang harus bertanggungjawab. "Yaitu menyelesaikan masalah dengan bank," katanya. Namun, menurutnya dari kebijakan tersebut pasti akan ada dampak yang ditimbulkan. "Dampaknya akan mudah dirikan PT, tetapi juga bisa timbul masalah good corporate governance," ujarnya. Permasalahan tersebut, kata Suparji, bisa berupa transparansi.

Dikatahui, bahwa kebijakan perseroan perorangan ini sudah diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Aturan ini termasuk dalam 49 peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI, pekan lalu.