JAKARTA, REQnews - Kerumunan yang terjadi saat acara Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), membuat Deklarator Front Persaudaraan Islam (FPI) Munarman iri.&nbsp;
Eks aktivis YLBHi itu menyebut apa yang dilakukan Jokowi bisa masuk ke ranah hukum. Ia pun menyinggung tentang Pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat sehingga terjadi kerumunan pada masa pandemi COVID-19 ini.
Kata dia, pasal tersebut bisa dikenakan setelah terdapat pembagian bingkisan dari Jokowi ke warga yang berkerumun. "Jangan lupa ada pemberian hadiah dalam kegiatan tersebut yang merupakan unsur penghasutan untuk massa hadir dalam kerumunan yang adalah pelanggaran protokol kesehatan," ujar Munarman dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu 24 Februari 2021.
Meski begitu, dirinya tidak akan melayangkan laporan atas peristiwa kerumunan dalam kegiatan Jokowi di Maumere. Sebab, kata dia, kasus kerumunan seperti di Maumere bukan delik aduan, melainkan umum.&nbsp;
Dia pun percaya polisi memiliki inisiatif dal mengusut kasus kerumunan itu. "Silakan aparat penegak hukum saatnya berlaku sama dengan apa yang terjadi pada HRS (Habib Rizieq Shihab, red), monggo. Rakyat Indonesia menunggu keadilan tersebut," ujarnya.&nbsp;
Terpisah, kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar meyakini aparat kepolisian tidak akan berani menindak Presiden Jokowi.&nbsp;Ini berkaitan dengan video viral Presiden Jokowi yang melambaikan tangan di tengah kerumunan, padahal masih terjadi pandemi COVID-19.
"Enggak bakalan (polisi menindak Presiden Jokowi)," ujar Aziz.&nbsp;
Dia lantas membandingkan dengan kejadian kerumunan yang disebabkan Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Menurut dia, dengan kejadian ini semakin jelas bahwa penindakan yang dilakukan kepada Habib Rizieq karena faktor tidak suka.
"Makin terang-benderang kalau Habib Rizieq Shihab masalahnya adalah politik bukan hukum," kata Aziz.&nbsp;

Munarman Ngegas! Minta Jokowi Dipenjara Bareng Rizieq Shihab, Ini Alasannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi