IFBC Banner

Diduga Sebarkan Hoaks, Virtual Police Berikan 12 Peringatan ke Akun Sosmed Lewat Direct Message

Kamis, 25 Februari 2021 – 19:33 WIB

Ilustrasi pengguna media sosial (Foto: Hastina/REQnews)

Ilustrasi pengguna media sosial (Foto: Hastina/REQnews)

JAKARTA, REQnews - Sebanyak 12 peringatan telah dikeluarkan oleh tim Siber Bareskrim Polri melalui direct message, ke akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi hoaks atau palsu. Itu menyusul berlakunya kebijakan virtual police yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

IFBC Banner


"24 Februari 2021, dikirimkan melalui DM (direct message) sebanyak 12 peringatan virtual police kepada akun medsos. Kami sudah mulai jalan," ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi, Rabu 24 Februari 2021.

Slamet mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bernomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Dalam pelaksanaannya, Dittipidsiber Bareskrim Polri akan melakukan patroli siber. Itu untuk mengawasi konten-konten yang terindikasi mengandung hoaks, hasutan, serta berpotensi melanggar hukum.

Untuk itu, sebelum memberikan peringatan pihaknya akan meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa, maupun ahli ITE. Jadi, peringatan tersebut bukan hanya pendapat subjektif dari penyidik Polri saja.

Peringatan tersebut dikirimkan kepada pengguna dengan tujuan agar pemilik akun menghapus postingan. Sehingga, nantinya tidak lagi mengunggah konten yang mengandung unsur hoaks atau ujaran kebencian.

Jika dalam waktu 1x24 jam unggahan tersebut tidak dihapus, penyidik akan kembali memberikan peringatan virtual. Namun, jika pemilik akun masih mengindahkan juga, maka pengunggah atau pemilik akun akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri itu menegaskan bahwa penindakan merupakan langkah terakhir dalam penanganan kasus pelanggaran UU ITE.

Selain itu, Slamet mengatakan bahwa kebijakan itu dilakukan melalui beberapa proses. Pertama, kata dia, edukasi, kemudian peringatan virtual, setelah dilakukan peringatan virtual, dilakukan mediasi, kemudian restorative justice.

"Setelah restorative justice, baru laporan polisi. Sehingga tidak semua pelanggaran atau penyimpangan di ruang siber dilakukan upaya penegakan hukum, melainkan mengedepankan upaya mediasi dan restorative justice sehingga tercipta ruang siber yang bersih, sehat, beretika dan produktif," ujarnya.