Lawan Uni Eropa, Indonesia Siap Hadapi Gugatan Sengketa Minerba

Jumat, 26 Februari 2021 – 08:03 WIB

Menteri Perdagangan, M Lutfi (Foto: Istimewa)

Menteri Perdagangan, M Lutfi (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa (UE) atas sengketa DS 592-Measures Relating to Raw Materials.

Sikap tersebut menyusul terkait langkah UE yang secara resmi meminta pembentukan panel. Yaitu terkait sengketa DS 592-Measures Relating to Raw Materials, yang dilakukan pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body-WTO) pada 22 Februari 2021.

“Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan Badan Perdagangan Dunia (WTO),” kata Mendag Lutfi dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis 25 Februari 2021.

Meski menyesalkan tindakan UE, namun Lutfi mengatakan bahwa proses sengketa di WTO merupakan suatu hal yang biasa dan wajar terjadi di forum itu. “Tindakan dan langkah yang dilakukan UE tentunya dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Mendag.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menanggapi hal itu. Yaitu dengan memberikan arahan agar persoalan itu dihadapi secara maksimal. Sehingga, tidak mengganggu agenda pembangunan nasional.

Terkait itu, Mendag mengatakan bahwa pemerintah akan terus mempertahankan kebijakan di sektor mineral dan batubara (minerba).

Upaya tersebut untuk mendukung transformasi Indonesia menjadi ekonomi maju. Namun, dengan tetap mengutamakan tata kelola yang baik, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. 

Indonesia, kata Lutfi, juga berkomitmen untuk terus menerapkan good mining practices. Serta, memperjuangkan kepentingan pada sengketa nikel.

"Hal ini, sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara. Dengan cara yang baik dan berkesinambungan demi kemajuan Indonesia dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang,” tegasnya.

Meski demikian, tuduhan dan upaya litigasi UE tersebut dinilai sangat mengedepankan kepentingan ekonomi dan industrinya. Namun, tanpa memperhatikan hak berdaulat bangsa dan rakyat Indonesia sebagai negara berkembang yang ingin mengatur dan mengelola sumber dayanya secara terukur dan berkesinambungan.

Dengan dalih menjaga ketersediaan bahan baku bagi kebutuhan industrinya serta opini bahwa kebijakan Indonesia sebagai bentuk distorsi terhadap perdagangan internasional. UE mencoba menghalangi upaya Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri.

Yaitu demi kemakmuran dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dengan cara yang lebih baik, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Langkah yang dilakukan oleh UE menurut Lutfi, menggunakan alasan bertentangan dengan ketentuan WTO dan mengganggu mekanisme perdagangan internasional. Hal itu menegaskan bahwa UE sebagai kelompok ekonomi maju ingin mengamankan kepentingannya.

Meskipun, hal tersebut akan memberikan dampak kepada negara berkembang dalam mengelola sumber daya alamnya, pembangunan ekonomi, tata kelola lingkungan, dan peran serta masyarakatnya.

Upaya tersebut, kata Lutfi, mengingatkan kembali kepada masa di mana eksploitasi sumber daya alam tidak untuk tujuan kemaslahatan pemilik sumber daya alam itu sendiri.