JAKARTA, REQnews - Gerakan Pemuda Islam (GPI) melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat ke Bareskrim Polri, Jumat 26 Februari 2021. Ini terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, saat Jokowi melakukan kunjungan ke NTT.
Fery Dermawan, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Gerakan Pemuda Islam (GPI) mengatakan pihaknya telah membawa sejumlah kelengkapan berkas sebagai bukti awal.
"Bukti awal yang dibawa ada video yang kita ambil dari link, terus ada capture-an, terus ada ini berita-berita yang ada di media mainstream ada juga," ujar Fery di Gedung Bareskrim Polri.
Video yang ia bawa merupakan bukti yang menggambarkan pelanggaran protokol kesehatan. Menurutnya, saat presiden membagikan souvernir , telah terjadi kerumunan massa.&nbsp;"Terlihat jelas sekali, kerumunan sebenernya kalau kita lihat di video, sudah ada dari sebelum presiden datang ke lokasi. Jadi seharusnya itu bisa di bubarkan, tapi terkesan dibiarkan," katanya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat juga telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Namun, tak membuahkan hasil, laporan tersebut ditolak oleh Bareskrim Polri.
Terkait hal itu, Fery mengatakan bahwa ia masih menaruh harapan ke pihak kepolisian. "Untuk dapat berlaku adil memperlakukan semua warga negara dengan seadil-adilnya," kata dia.
Jadi, apapun hasilnya pihaknya hanya bisa berikhtiar. Karena, setidaknya ada warga negara yang&nbsp;masih&nbsp;peduli dengan keadilan di Indonesia.
Sementara itu, Eko Saputra selaku Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik menjelaskan ketika istana mengatakan hal itu hanya spontanitas, artinya kerumunan yang lain dianggap sama juga.&nbsp;
"Kita hari ini melihat bahwa apakah ini hanya menjadi bagian dari proses hukum yang sebenarnya atau tidak. Ketika presiden mengeluarkan statement bahwa semua pejabat negara tidak boleh melakukan pelanggaran prokes, dan hari ini yang melakukan adalah presiden itu sendiri," kata Eko.
Ia pun mempertanyakan, apakah Indonesia masih berlandaskan hukum atau apa yang dikatakan presiden. "Ketika presiden mengeluarkan pernyataan artinya itu adalah pernyataan yang bersifat statemen tetap, dan juga harus dilakukan, tanpa boleh dilanggar," katanya.
Bahkan, sambungnya, Pak Mahfud MD juga sudah menyatakan semuanya harus mematuhinya protokol kesehatan. "Nah, hari ini apakah ini juga bentuk pelanggaran atau pembiaran," lanjutnya.
Kalau memang ini adalah pembiaran, masih kata Eko, hanya untuk antusiasme dan spontanitas, maka masyarakat yang ada di sana tidak harus menunggu dari pagi.&nbsp;"Bahkan tidak ada souvernir-souvenir yang dibagikan. Maka negara ini sudah tidak lagi berlandaskan hukum, berdasarkan sesuka hati omongan presiden," kata dia.
Jika pelaporan tersebut tidak di proses, pihak GPI akan melalukan tindakan lebih jauh. Yaitu mengadukan ke Komisi III DPR RI atau ke bagian yang lebih tinggi lainnya.

GPI Laporkan Jokowi dan Gubernur Laiskodat ke Bareskrim Polri, Kasus Apa Nih?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi