JAKARTA, REQnews - Polri memastikan peristiwa kerumuanan saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, bebas dari indikasi pelanggaran hukum.

Hal ini sekaligus menanggapi isu adanya laporan yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan terkait kasus tersebut.

"Setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Ka SPKT Bareskrim polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut. Sehingga tidak dilanjutkan dengan membuat sebuah laporan polisi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam pesan tertulis, seperti dikutip dari Merdeka, Sabtu 20 Februari 2021.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan yang diwakili Kurnia, melaporkan Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri pada Kamis 25 Februari 2021. Namun, laporan itu menurut Kurnia ditolak kepolisian.

"Dengan tidak diterbitkannya laporan polisi atas laporan kami, kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law)," kata Kurnia, Jumat 26 Februari.

Ia menjelaskan, penyidik sengaja menolak laporannya, karena alasan ingin lebih dulu melakukan penyelidikan mendalam tanpa harus menerima laporan.

Dia menilai, tidak mungkin polisi yang akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum adanya laporan. Menurutnya, itu hanya terjadi di kasus-kasus tertentu.

"Jadi bukan ingin melakukan penyelidikan, menurut mereka harus ada penyelidikan terlebih dahulu, baru dilihat laporan kita itu. Menurut saya impossible, mana ada sih orang yang melakukan penyelidikan lebih dulu. Kecuali itu sangat menarik perhatian, tapi mereka merasa wajib mereka turun tangan untuk itu," ujarnya.