JAKARTA, REQnews -&nbsp;Keputusan Presiden Jokowi mencabut&nbsp;lampiran 3 Perpes izin investasi miras disambut baik oleh pengacara eks ormas Front Pembela Islam (FPI) Habib&nbsp;Rizieq&nbsp;Shihab, Aziz Yanuar.
"Alhamdulillah," kata Yanuar di Jakarta, Rabu&nbsp;3 Maret 2021.
Namun, ia menilai secara kacamata hukum usaha miras masih tetap diperbolehkan di Indonesia meski aturan investasi miras yang terdapat di dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tersebut sudah dicabut.&nbsp;"Itu kan sebenarnya&nbsp;status quo saja. Tapi usahanya (miras) tetap boleh asal PT lokal," katanya.
Diketahui,&nbsp;Presiden Jokowi&nbsp;telah mencabut Perpres terkait izin investasi minuman keras.&nbsp;Pengumuman tersebut disampaikan Jokowi melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
"Bersama ini, saya sampaikan, saya putuskan, lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut," kata&nbsp;Jokowi.
Keputusan tersebut diambil Jokowi atas masukan dan kritik dari banyak pihak. Mulai dari organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, masukan dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan para pakar.&nbsp;
Banyak pihak memberikan apresiasi atas keputusan yang diambil oleh Jokowi.&nbsp;Seperti ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Ni&rsquo;am mengatakan langkah Presiden Jokowi perlu diapresiasi sebagai wujud tanggung jawab dalam mengemban amanah untuk mewujudkan kemaslahatan publik di Tanah Air.
Menurutnya, pencabutan ini harus dijadikan momentum komitmen pemerintah dalam menyusun regulasi yang memihak kepada kemaslahatan umat. Termasuk di dalamnya, aturan yang tersirat maupun tersurat.
Apresiasi lain juga disampaikan oleh ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir yang memuji political will yang dilakukan Jokowi. Menurut&nbsp;Haedar pencabutan itu menunjukkan bahwa Jokowi demokratis dan legowo atas keberatan umat beragama, khususnya Islam.
"Pencabutan perpres tersebut merupakan sikap politik yang positif dan menunjukkan keterbukaan pemerintah atas kritik dan masukan konstruktif demi kemaslahatan bangsa,"&nbsp;ucapnya.
Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj juga turut senang dengan keputusan Jokowi itu. Untuk selanjutnya, Kiai Said meminta pemerintah harus melandasi setiap kebijakannya pada kemaslahatan. Sekaligus berorientasi pada pembangunan yang tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Lajnah Tanfidziyah Syarikat Syarikat Islam (SI) Hamdan Zoelva berterima kasih atas respons cepat Jokowi dengan mencabut lampiran Perpres 20/2021 soal investasi miras. Kata Hamdan, keputusan itu menunjukkan Jokowi betul-betul memperhatikan aspirasi masyarakat.
"Presiden mendengar dengan baik keresahan dan suara tuntutan rakyat," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Hamdan berharap, pencabutan tersebut tidak terbatas pada investasi, tetapi termasuk juga legalisasi perdagangan eceran minuman di pedagang kaki lima yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan khususnya generasi muda.
 "Presiden perlu mengambil kebijakan yang tegas terhadap penjualan minuman keras ilegal dalam masyarakat yang telah banyak menimbulkan korban,"&nbsp;jelas Hamdan.

Perpres Miras Dicabut, Pasukan Habib Rizieq Alhamdulillah Tapi Masih Gak Suka! Maunya Apa Sih?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi