SBY Tantang Moeldoko Uji Legalitas KLB Deli Serdang

Sabtu, 06 Maret 2021 – 11:31 WIB

Susilo Bambang Yudhoyono (foto: istimewa)

Susilo Bambang Yudhoyono (foto: istimewa)

JAKARTA, REQnews - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menantang Moeldoko untuk menguji legalitas Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang.

Seperti diketahui, KLB itu menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. Padahal, secara sah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang diakui secara legal.

"Mari kita uji, apakah KLB ini sah secara hukum? Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saya pimpim terdiri dari 16 orang, tidak pernah mengusulkan pelaksanaan KLB sehingga syarat pertama gugur," kata SBY, Jumat 5 Maret 2021 malam.

SBY menjelaskan, semua persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tidak terpenuhi dalam KLB Deli Serdang.

Berdasarkan AD/ART Partai Demokrat Pasal 81 ayat 4 disebutkan, KLB dapat diadakan, pertama atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kedua, diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 DPD Partai Demokrat. Ketiga, diusulkan sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah DPC Partai Demokrat. Keempat usulan DPD dan DPC tersebut harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Selanjutnya, syarat kedua KLB harus diusulkan 2/3 dari 34 DPD Demokrat. Namun, dalam pelaksanaannya, ternyata KLB tidak diusulkan satupun DPD sehingga syarat dianggap tidak terpenuhi.

Kemudian, syarat ketiga KLB adalah diusulkan 1/2 dari 514 DPC Partai Demokrat, namun hanya 34 DPC yang mengusulkan atau hanya 7 persen, sehingga syarat ketiga tidak terpenuhi.

"Usulan DPD dan DPC itu harus mendapatkan persetujuan Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat. Saya sebagai Ketua Majelis Tinggi tidak pernah memberikan persetujuan KLB sehingga syarat keempat tidak bisa dipenuhi," ujar SBY.

Menurut SBY, dirinya mendengar bahwa pelaku KLB sudah mengubah AD/ART Partai Demokrat sebelum pelaksanaan KLB sehingga dapat mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum dalam KLB tersebut. Dia mengingatkan bahwa untuk mengubah AD/ART harus melalui forum yang sah dan mekanismenya sudah diatur dalam konstitusi partai.

"Semua persyaratan KLB di Deli Serdang gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi sehingga KLB tidak sah dan ilegal," kata SBY.