JAKARTA, REQnews -&nbsp;Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyambangi KPK untuk melaporkan dugaan penyimpangan penagihan pajak senilai Rp 1,7 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Penyimpangan ini, diduga terkait dengan kasus pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu yang belakangan tengah diusut KPK.
"Saya datang ke KPK hendak melaporkan proses yang diduga terkait dengan inisial AP yang saat ini dicekal oleh KPK, yang saat ini diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan pajak dengan wajib pajak," kata Koordinator MAKI&nbsp;Boyamin Saiman di Jakarta, Jumat 5 Maret 2021.
Boyamin mengaku ada perusahaan yang menunggak pajak sekitar Rp 1,7 triliun, terjadi antara tahun 2017-2018. Perusahaan itu disebutnya tidak kooperatif membayar tunggakan pajak, sehingga membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertindak.
Ia berkata, Menkeu menerbitkan izin menyandar tiga petinggi di perusahaan tersebut, yakni direktur utama berinisial WW, direksi berinisial AT dan seorang komisaris berinisial DS.
"Kemudian yang disandera hanya satu orang DS bukan memegang saham tetapi jabatannya komisaris utama. Dia seakan-akan punya harta Rp 15 triliun sehingga dia harus membayar kewajibannya Rp 15 miliar atas pembayaran Rp 15 miliar itu kemudian dilepaskan dan hingga saat ini tagihan Rp 1,7 triliun tidak terbayar dan terhadap WW dan AT, dirut dan direksi tidak dilakukan penyanderaan hingga saat ini," ujar Boyamin.
Dengan demikian, atas tidak ditagihnya tunggakan pajak Rp 1,7 triliun dan tidak disandera-nya dua orang tersebut, MAKI meminta KPK untuk menindaklanjutinya.
"Dua orang yang lebih punya jabatan penting yang diduga pemegang saham itu, maka saya laporkan ke KPK untuk ditindaklajuti. Apakah ada dugaan suap-nya atau tidak," kata Boyamin.

MAKI ke KPK, Lapor Penyimpangan Pajak Rp 1,7 T di Markas Sri Mulyani

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi