JAKARTA, REQnews -&nbsp;Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menyayangkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang disebut merupakan masalah internal parpol, bukan urusan negara.
Menurut Andi, Mahfud harusnya sadar bahwa ada pelanggaran hukum yang nyata dan intervensi pejabat negara di tubuh Demokrat. Buktinya mengacu pada AD/ART partai yang sudah diresmikan oleh pemerintah.
"Itu perbuatan melanggar hukumnya. Beda dengan KLB lainnya yang sudah terjadi, karena Demokrat mengenal majelis tinggi penentu jalannya KLB," kata Andi, membalas cuitan Mahfud MD di Twitter, Sabtu 6 Maret 2021.
Menurutnya, KLB yang digelar di Deli Serdang, tidak sejalan dengan AD/ART Demokrat, hasil kongres Maret 2020 yang sudah disahkan dan diakui pemerintah.
Andi meminta, Mahfud dan pemerintah untuk menganggap ini sebagai persoalan serius, bukan hanya sebatas masalah internal partai saja.
Namun, Andi mengakui sikap independen Mahfud MD. Hanya saja, sebaiknya negara tidak membiarkan pelanggaran hukum dan mencegah hal tersebut berlanjut di internal Demokrat.
"Jangan dilakukan pembiaran," ujar Andi Arief.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah mestinya bisa mengamankan produk hukum yang telah sah, yakni hasil kongres Partai Demokrat 2020 lalu yang mengukuhkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum.
"Kepolisian menurut kami tidak boleh netral apalagi melindungi KLB Deli Serdang. Surat resmi AHY sebagai produk kongres sah diabaikan Polri, dan Menko Polhukam," kata dia.
Adapun soal Mahfud, Andi paham benar posisinya sebagai Menko Polhukam. Ia menilai, Mahfud tidak akan bisa bersikap adil terhadap Demokrat, jika masih berada di bawah kekuasaan.
"Tapi kami sadar beratnya posisi pak Prof @mohmahfudmd dalam mengambil sikap adil terhadap Partai Demokrat. Kami memahami," ujar Andi Arief.

Telak! Ini Jawaban Andi Arief untuk Mahfud MD soal KLB Demokrat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi