JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan dengan menyurati 239 penyelenggara negara (PN) yang tidak melaporkan harta kekayaan secara lengkap.
"KPK menyurati 239 penyelenggara negara terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak lengkap," ujar Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, Minggu 7 Maret 2021.
Dijelaskannya,&nbsp;PN tersebut berasal dari instansi daerah ada 146, 82 dari pusat dan 11 dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jumlah terbanyak yaitu kepala dinas, yaitu sebanyak 46 orang. Selanjutnya adalah kepala kantor pajak pada Kementerian Keuangan sebanyak 33 orang. Kepala badan yang berasal dari beberapa daerah sebanyak 31 orang dan bupati berjumlah 18 orang.
KPK menemukan harta yang tak dilaporkan berupa kas dan setara kas. "Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 PN dari 239 PN atau sekitar 84 persen," kata Ipi.
Tak hanya itu, KPK juga menemukan 390 harta tidak bergerak yang juga tak dilaporkan oleh 109 PN. Kemudian jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya.
"Yang termasuk kategori ini misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 PN atau sekitar 14 persen," katanya.
Ia pun menghimbau agar para PN segera melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Dengan batas waktu terakhir penyampaian LHKPN pada 31 Maret 2021.
"Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi," sambungnya.
Kemudian, jika sampai batas waktu tersebut kelengkapan tak terpenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN.

Tak Lengkap Laporkan LHKPN, Tindakan KPK Ini Bakal Bikin Kaget 239 Penyelenggara Negara

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi