JAKARTA, REQnews - Organisasi masyarakat Gerakan Pemuda Islam (GPI) melaporkan Jhoni Allen Marbun dan Darmizal sebagai panitia Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara ke Bareskrim Polri.
Ketua Umum GPI Rahmat Himran mengatakan bahwa kegiatan tersebut diduga telah melanggar protokol kesehatan. Sejumlah barang bukti pun turut dibawa sebagai pelengkap laporan.
"Kita membawa bukti berupa video dalam KLB, kita akan sertakan video pada KLB yang terjadi di Sumut kemarin, beserta lampiran-lampiran laporan lainnya berupa cuplikan dari beberapa media online," ujar Rahmat Himran di Gedung Bareskrim Polri, Senin 8 Maret 2021.
Rahmat menyebut dua panitia KLB Partai Demokrat yang dilaporkan yaitu Jhoni Allen Marbun dan Darmizal. Ia mengatakan bahwa keduanya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas terjadi kerumunan massa di acara itu.
"Jadi ada dua nama yang muncul pelaporan kita ini yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan KLB," kata dia.
Namun, setelah menyerahkan laporan tersebut, Rahmat mengatakan tak mendapat kepastian dari pihak Bareskrim Polri. Karena belum ada kejelasan pasal yang ditetapkan pada laporan tersebut. Dengan kata lain, laporan tersebut ditolak oleh pihak kepolisian.
"Saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan para pimpinan Bareskrim Mabes Polri. Nanti kita akan dikabarkan kembali untuk pengambilan BAP terhadap pelapor. Itu nantinya akan dikeluarkan oleh SPKT Bareskrim Mabes Polri," katanya, usai menyerahkan laporan ke Bareskrim Mabes Polri.
Jika pelaporan tersebut memenuhi unsur-unsur hukum, maka akan segera di proses oleh pihak kepolisian. Namun, ia mengatakan jika kepolisian tak memberikan kepastian terikat jangka waktu pengkajian laporan itu.
Sebelumya, KLB Partai Demokrat digelar di di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat 5 Maret 2021. Itu memutuskan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Terkait kegiatan tersebut, sempat terjadi kericuhan antara kubu pendukung Moeldoko dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kubu AHY menolak KLB Partai Demokrat digelar, karena dianggap ilegal.
Kedua belah pihak pun telah membuat laporan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Jakarta. Itu untuk membuktikan kubu Partai Demokrat mana yang dianggap legal oleh pemerintah, AHY atau Moeldoko.
Sebelumnya, GPI juga pernah mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Presiden Jokowi. Itu terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun laporan mereka ditolak Bareskrim pada 26 Februari 2021 lalu.

GPI Laporkan Jhoni Allen dan Darmizal soal Pelanggaran Prokes KLB Demokrat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi