JAKARTA, REQnews - Aset milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri, Benny Tjokrosaputro berupa 411 bidang tanah dengan luas 3.090.000 M2 di Kabupaten Lebak, Banten, disita Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Kali ini penyitaan aset milik tersangka yang berhasil disita dalam perkara tersebut yakni aset-aset milik dan atau yang terkait Tersangka BTS berupa 411 bidang tanah dengan luas 3.090.000 M2 yang terletak di Kabupaten Lebak," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 10 Maret 2021.
Penyitaan barang bukti itu terkait kasus dugaan korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Adapun kerugian keuangan negara dalam kasus Asabri sekitar Rp 23 Triliun.
"Penyitaan bidang tanah di Kabupaten Lebak tersebut telah mendapatkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang pada pokoknya memberikan ijin kepada penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap bidang tanah di Kabupaten Lebak," ungkapnya.
Sebelumnya, penyidik juga telah menyita beberapa aset tanah persil milik dan atau yang terkait dengan Tersangka Benny Tjokrosaputro, yaitu:
1. 155 (seratus lima puluh lima) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Lebak (berdasarkan akta jual beli), dengan luas total 343.461 M2;
2. 566 (lima ratus enam puluh enam) bidang Tanah yang terletak di Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Pelepasan / Pengakuan Hak (SPH) dengan luas seluruhnya 1.929.502 M2;
3. 131 (seratus tiga puluh satu) bidang Tanah yang terletak di Kabupaten Lebak (sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT. Harvest Time dengan luas total 1.838.639 M2.
Dengan demikian, total keseluruhan bidang tanah yang telah disita di Kabupaten Lebak hingga hari ini Rabu 10 Maret 2021 yaitu 1.263 bidang tanah dengan luas kurang lebih 7.190.000 M2.
"Terhadap aset-aset para Tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya," ungkap Leonard.
Ia menambahkan penyidik Tim Khusus Pelacak Aset akan terus melacak keberadaan aset-aset milik dan atau yang terkait dengan para tersangka baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.
Sebelumnya, penyidik juga menjerat tersangka dugaan korupsi PT Asabri, Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik sebelumnya juga telah menjerat tersangka dugaan korupsi PT Asabri lainnya,Jimmy Sutopo dengan kasus pencucian uang.
"Hari ini putus, Benny Tjokro dan Heru Hidayat TPPU (dalam kasus Asabri)," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan, Kamis (4/3/2021).
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka. Mereka adalah: 1. Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2011-2016 2. Letjen Purn Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020 3. Bachtiar Effendi sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode 2012-2015 4. Hari Setianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2013-2019 5. Ilham W Siregar sebagai Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode 2012-2017 6. Lukman Purnomosidi sebagai Presiden Direktur PT Prima Jaringan 7. Heru Hidayat sebagai Presiden PT Trada Alam Minera 8. Benny Tjokrosaputro sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk 9. Jimmy Sutopo sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations Untuk sangkaan korupsi, para tersangka dijerat dengan Pasal Primer Pasal 2 ayat 1junctoPasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Untuk TPPU, tersangka Jimmy disangkakan melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang atau kedua Pasal 4 dan atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1junctoPasal 64 ayat (1) KUHP.

411 Bidang Tanah di Banten Milik Benny Tjokro Disita Kejagung Terkait Kasus Asabri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi