IFBC Banner

Keras! Menurut ICW Harusnya Prasetijo-Napoleon Dipenjara Seumur Hidup

Kamis, 11 Maret 2021 – 14:32 WIB

Brigjen Prasetijo Utomo (kiri) - Irjen Napoleon Bonaparte (kanan)

Brigjen Prasetijo Utomo (kiri) - Irjen Napoleon Bonaparte (kanan)

JAKARTA, REQnews - Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo, divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

IFBC Banner


Sedangkan, mantan Kadivhubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Keduanya dijatuhi hukuman karena terlibat dalam kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Menanggapi hal itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai keduanya layak mendapat hukuman penjara seumur hidup dan denda senilai Rp 1 miliar.

Sebab, kedua orang tersebut layak mendapat hukuman maksimal karena mereka melakukan kejahatan saat masih berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Menurutnya, tindakan keduanya saat bekerja sama dengan Djoko Tjandra justru menghambat proses hukum.

"Pertama, ketika melakukan kejahatan mereka mengemban profesi sebagai penegak hukum. Tentu, praktik suap-menyuap yang ia lakukan dengan sendirinya meruntuhkan citra Polri di mata masyarakat. Kedua, Prasetijo dan Napoleon selaku penegak hukum malah bekerjasama dengan buronan," ujar Kurnia kepada wartawan, Kamis, 11 Maret 2021.

Dia menilai, vonis yang dijatuhkan terhadap kedua jendral polisi tersebut terkait kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra dianggap terlalu ringan. "ICW beranggapan vonis yang pantas dijatuhkan kepada Prasetijo dan Napoleon adalah penjara seumur hidup. Keduanya juga layak diberi sanksi denda sebesar Rp 1 miliar," kata Kurnia.

Kurnia juga mempertanyakan alasan majelis hakim menggunakan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor kepada Prasetijo dan Napoleon. Menurut dia, seharusnya majelis hakim menggunakan Pasal 12 huruf a UU Tipikor.

"Akibatnya, vonis terdakwa menjadi sangat ringan, karena maksimal ancaman dalam pasal itu (Pasal 5 ayat 2 UU Tipikor) hanya lima tahun penjara. Semestinya Hakim dapat menggunakan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, yang mengatur pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal seumur hidup," ujarnya.