Mantan Pramugari Ini Curhat Obral Dispensasi Kawin di DPR, Sindir Pengadilan Agama

Kamis, 18 Maret 2021 – 09:30 WIB

Lisda Hendrajoni (Foto: Istimewa)

Lisda Hendrajoni (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Perkawinan anak menjadi isu tak berkesudahan sejak lama. Namun, beberapa tahun terakhir muncul polemik baru yakni maraknya kebebasan pemberian dispensasi.

Hal tersebut dibahas khusus dalam talkshow bertajuk "Kiprah Perempuan Parlemen" yang berlangsung pada Selasa 16 Maret 2021. Menurut Anggota Komisi VIII DPR, Lisda Hendrajoni, diperlukan penyeleksian yang lebih ketat dalam memberikan dispensasi terutama dari aspek kesehatan, mental dan ekonomi.

"Dalam memberikan dispensasi harus memperhatikan norma-norma dari segi kesehatan, mental, dan ekonomi yang semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak,” kata Lisda.

Menurut mantan pramugari ini maraknya pemberian dispensasi perkawinan harus dicarikan jalan keluar. "Kita perlu tahu secara lebih jelas apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim sehingga memberikan izin pernikahan di bawah umur sampai sebanyak itu,” ucap Lisda.

"Artinya, meskipun ada dispensasi hakim harus betul-betul selektif dan ketat dalam pemberiannya. Dispensasi harus diberikan secara ketat, tidak seperti yang terjadi di beberapa daerah yang mengobral dispensasi sehingga kasus pernikahan di bawah umur jadinya tidak terbendung,” kata Lisda.

Srikandi Nasdem ini juga menekankan pentingnya memperhatikan hak-hak anak. “Meskipun atas dasar izin orang tua, tetapi dispensasi juga harus berdasarkan kepentingan bagi si anak, terutama kepentingan dan keselamatan masa depan anak itu sendiri dan hak sebagai seorang yang juga mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-undang,” kata Lisda.

Harapannya, Pengadilan Agama dapat memperkuat larangan nikah di bawah umur yang sudah diatur di dalam UU. Dengan begitu, maraknya kasus perkawinan anak dapat dibendung. 

“Pengadilan agama adalah benteng terakhir, dalam pernikahan di bawah umur, kita berharap pengadilan agama juga menjadi instrumen yang memperkuat larangan pernikahan dini yang diatur dalam UU Perkawinan, bukan malah menjadi celah yang mempermudah pernikahan dini melalui obral dispensasi,” katanya.

Sebagaimana diketahui, usia perkawinan yakni diperbolehkan jika baik wanita dan pria telah berusia 19 tahun. Namun, batas usia tersebut dapat dikesampingkan dengan pengajuan dispensasi. Artinya, anak di bawah umur dimungkinkan untuk menikah.

Asal tahu saja, berdasarkan data menurut badan peradilan agama Indonesia dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2020 ada sekitar 34.000 permohonan dispensasi kawin.