JAKARTA, REQnews -&nbsp;Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga menyebut di 18 provinsi di Indonesia, perkawinan anak mengalami kenaikan. Namun, Bintang tak merinci provinsi mana saja, ia pun berharap agar pemerintah daerah bisa mengatasi hal itu.
Hal itu Bintang sampaikan dalam acara 'Gerakan Nasional Pendewasaan usia perkawinan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia' yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Majelis Ulama Indoesia (MUI), Kamis 18 Maret 2021.
"Terdapat kenaikan angka perkawinan anak di 18 provinsi. Kenaikan angka perkawinan di 18 provinsi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk lebih berkomitmen dalam menurunkan angka perkawinan anak," ujar Bintang dalam seminar virtual itu.
Tetapi menurut Bintang, secara nasional angka perkawinan anak menurun sejak 2018. "Pada 2018, angka nasional perkawinan anak sebesar 11,21 persen dan turun menjadi 10,82 persen di 2019. Pada 2019 menunjukkan 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional," kata dia.
Selain itu, meningkatnya angka perkawinan anak akan menghambat program pemerintah yang telah direncanakan. Mulai dari indeks pembangunan manusia, hingga&nbsp;pembangunan berkelanjutan serta akan berdampak pada bonus demografi.
"RPJMN (Rencana Program Jangka Menengah Nasional) secara tegas menargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,21 persen pada tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada akhir tahun 2024," katanya.
Bintang mengatakan dengan dilakukannya pencegahan tersebut, angka perkawinan pada anak hingga 2024 harus dilakukan secara terstruktur, holistik, integratif. "Agar target RPJMN dapat kita capai," sambungnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Miftahul Achyar mendesak pemerintah agar mencari faktor penyebab tingginya perkawinan pada anak. Ia pun menduga ada tontonan yang tak semestinya dilihat oleh anak-anak.
"Ini kewajiban kita bersama, pemerintah, untuk mengamati apa penyebab mereka ada peningkatan. Mungkin ada terlalu banyak tontonan-tontonan yang mestinya dilihat usia-usia dewasa, tapi sudah dinikmati oleh anak-anak," ujar Achyar.
Kemudian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa perkawinan pada anak merupakan&nbsp;bentuk pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang. "Tidak terpenuhinya hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan sosial anak," kata dia.
Selain itu,&nbsp;kehamilan pada usia anak-anak akan berpengaruh bagi kesehatan ibu dan bayi. Parahnya, risiko kematian ibu hamil di usia anak dua kali lebih besar dan berisiko melahirkan bayi prematur dengan berat yang rendah.
"Hal ini merupakan risiko tinggi anak menjadi stunting. Pencegahan perkawinan anak sangat lah penting untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal," katanya.
&nbsp;
&nbsp;

Menteri PPPA Sebut Angka Perkawinan Anak Meningkat di 18 Provinsi, Apa Penyebabnya?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi