YOGYAKARTA, REQnews - Vaksin AstraZeneca menjadi salah satu yang akan digunakan pemerintah untuk penanganan Covid-19. Namun, Komisi Fatwa MUI sebelumnya menyebut vaksin asal perusahaan farmasi Inggris itu haram karena mengandung unsur babi.
Meski demikian, MUI menyatakan vaksin itu tetap boleh digunakan karena kondisi darurat penanangan pandemi. Menanggapi hal itu, Pengurus Pusat Muhammadiyah belum mengambil sikap resmi tentang hal tersebut.
Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mohammad Masudi menuturkan, Muhammadiyah sejauh ini memang belum membahas resmi terkait vaksin AstraZeneca itu. Dengan kondisi vaksin yang sebenarnya haram secara keagamaan namun kepentingannya untuk kondisi darurat kemanusiaan, Muhammadiyah tidak akan mempersoalkannya.
Terlebih jika MUI dan BPOM sudah merestui. &ldquo;Prinsip kami sepanjang MUI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak ada persoalan, Muhammadiyah akan menyesuaikan,&rdquo; kata Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mohammad Masudi, Jumat, 19 Maret 2021.
Ditambahkannya, pandangan Muhammadiyah atas vaksin AstraZeneca ini prosedurnya juga seperti halnya ketika organisasi itu menyikapi vaksin Sinovac yang kini digunakan pemerintah. Sebagai organisasi Muhammadiyah akan mendorong MUI melakukan kajian dan BPOM memberi pernyataan resmi atas kajian MUI itu.
&ldquo;Kami juga tidak punya alat untuk mengkaji vaksin itu, kami akan hormati keputusan MUI dan BPOM,&rdquo; kata Marsudi.

Vaksin AstraZeneca Mengandung Babi, PP Muhammadiyah Manut Pada MUI dan BPOM

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi