JAKARTA, REQnews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan majelis hakim memiliki kewenangan atas persidangan eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS).&nbsp;
Hal itu Mahfud sampaikan menanggapi kekisruhan yang terjadi pada persidangan kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, yang menetapkan HRS sebagai tersangka.
"Itu hakim punya wewenang untuk memerintahkan apapun," ujar Mahfud di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu 20 Maret 2021.
Menurutnya, dalam persidangan apapun yang diperintahkan majelis hakim harus dilaksanakan. Baik itu perintah kepada aparat, maupun pemerintah sekalipun.&nbsp;
Ia pun mengaku jika pemerintah sudah tidak memiliki wewenang untuk memberi perintah teknis terkait pelaksanaan sidang. "Persidangan itu sudah keluar dari ranah pemerintah. Polisi, Kejaksaan itu nanti melaksanakan, hakim ingin begini kan itu sudah ada aturannya," katanya.
Namun, sebagai profesor di bidang hukum, Mahfud mengatakan setuju dengan ketegasan hakim di persidangan Rizieq. Tetapi, itu merupakan urusan hakim yang bertugas.
Karena, saat ini posisinya menjadi bagian pemerintah, Mahfud pun mengaku tak bisa mendikte para hakim. "Itu urusan hakim, saya pemerintah enggak boleh, 'eh hakim harus begini," katanya.
Diketahui, sebelumnya HRS terjerat pasal berlapis yaitu terkait dengan kasus kerumunan di Petamburan, kasus kerumunan di Megamendung, serta kasus tes usap (swab test) di RS Ummi, Bogor.
Sidang perdana kasus kerumunan dilaksanakan pada Selasa 16 Maret 2021. Namun, karena terjadi kendala teknis audio, dan pihak HRS menolak sidang virtual, sidang pun ditunda hingga Jumat 19 Maret 2021.
Rizieq pun pada Jumat kemarin kembali hadir secara virtual dari Gedung Bareskrim Polri. Permintaannya untuk dihadirkan secara langsung di persidangan ditolak majelis hakim.

Suara dari Istana, Mahfud MD: Hakim yang Berwenang Sidangkan Rizieq Shihab!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi