JAKARTA, REQnews - Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut mantan Pemimpin FPI Rizieq Shihab dalam persidangan di PN Jaktim, Jumat 19 Maret 2021.
Rizieq mendesak agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur dirinya untuk mengikuti sidang secara online. Terdakwa kasus kerumunan di Petamburan itu bersikeras agar sidangnya digelar secara tatap muka alias offline.
Dirinya mengaku punya hak untuk hadir di persidangan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Ia merasa diperlakukan tidak adil jika sidang tetap dilakuakan secara online.
"UU menjamin saya untuk hadir di ruang sidang, saya menuntut UU itu diterapkan, ini pengadilan ada di bawah UU, kok hak saya dirampas,&rdquo; ujarnya.&nbsp;
JPU pun meminta hakim dapat tegas melanjutkan sidang dan tidak menanggapi permintaan terdakwa karena persidangan secara online telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
&ldquo;Kami memohon majelis hakim, terdakwa dikategorikan telah membuat kegaduhan di persidangan, maka kami mohon diterapkan Pasal 176 KUHP supaya mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang dan melanjutkan persidangan,&rdquo; ujar JPU.
Rizieq pun kembali meminta majelis hakim agar dirinya tetap dihadirkan di persidangan. Ia juga akan tertib mengikuti proses sidang jika dilakukan secara offline.
Namun permintaan itu ditolak oleh Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa.
Hakim Suparman menyatakan peridangan secara online dikarenakan Indonesia masih dilanda pendemi Covid-19. Untuk itu perlu adanya protokol kesehatan dengan mengurangi interaksi langsung.
Hakim Suparman juga menjelasakan sidang secara online ini bukan hanya diterapkan di Indonesia, negara lain juga melakukan hal yang sama.
&ldquo;Ini adalah tempat habib memperoleh keadilan, makaknya itu ikuti dengan baik proses persidangan ini. Apabila habib tidak ingin mengikuti persidangan ini, maka merugikan habib sendiri,&rdquo; kata Hakim Suparman.
Rizieq pun kembali menyatakan bahwa dirinya memiliki hak untuk harus hadir di tangah sidang seperti amanat UU.
Jika diri harus mengikui sidang, maka Presiden Jokowi harus menerbitkan Perppu yang mengatur dirinya untuk mengikuti sidang secara online.
&ldquo;Saya menghormati proses hukum saya siap hadir duduk di ruang sidang sesuai amanat UU. enggak bisa Perma mengalahkan UU, kecuali UU itu diubah DPR atau presiden Jokowi hari ini membuat Perppu yang membuat wajibkan saya hadir online, saya siap mentaati UU atau Perppu yang ada. Tapi kalau UU yang dilanggar seperti ini, di mana saya mencari keadilan. Sidang online ini saja sudah tidak adil,&rdquo; ujarnya.
Meski memberikan syarat agar Presiden Jokowi harus membuat Perppu, namun sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tetap berlangsung.
Rizieq Shihab didakwa melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan. Dampak kerumunan tersebut terjadi saat acara peringatan Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan pada 14 November 2020.
Menyikapi itu, JPU menyatakan hasutan agar masyarakat datang ke acara tersebut disampaikan Rizieq saat berceramah di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di Jalan Tebet Utara 2B, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 13 November 2020.
Anak buah Jaksa Agung ST Burhanuddin itu berpandangan hasutan yang dilontarkan Rizieq merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, mengingat kondisi Jakarta dan sekitarnya sedang dalam keadaan darurat kesehatan.
Rizieq bersama Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idurs Al-Habsyi, dan Maman Suryadi dinilai tidak menghiraukan dan malah mendorong masyarakat untuk beramai-ramai ke Petamburan.&nbsp;
"Seharusnya sebagai orang yang dihormati meberikan imbauan kepada simpatisan untuk menjauhi kerumunan dan bukan malah mengajak masyarkat berkumpul dengan mengabaikan protokol kesehatan," ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Jaktim.
&nbsp;

Di Kursi Pesakitan, Rizieq Shihab Bawa-bawa Nama Jokowi dan Minta Keadilan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi