JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pengendara jalan raya wajib tahu bahwa penerapan tilang elektronik nasional tahap pertama mulai diterapkan pada Selasa 23 Maret 2021.&nbsp;Penerapan tilang elektronik pada tahap pertama ini, diberlakukan di 12 provinsi di Indonesia.
Sebanyak 244 kamera tilang elektronik tersebar di berbagai titik yang meliputi:
<ol>
<li>98 titik di Polda Metro Jaya</li>
<li>5 titik di Polda Riau</li>
<li>55 titik di Polda Jawa Timur</li>
<li>10 titik di Polda Jawa Tengah</li>
<li>10 titik di Polda Sumatera Barat</li>
<li>4 titik di Polda DIY</li>
<li>16 titik di Polda Sulawesi Selatan</li>
<li>21 titik di Polda Jawa Barat</li>
<li>8 titik di Polda Jambi</li>
<li>5 titik di Polda Lampung</li>
<li>11 titik di Polda Sulawesi Utara</li>
<li>1 titik di Polda Banten.</li>
</ol>
Asal tahu saja, jika terjadi pelanggaran, kamera tersebut akan merekam bukti pelanggaran pengendara. Setelah itu, pemilik kendaraan akan mendapatkan surat tilang yang dikirim langsung ke alamat yang terdata berdasarkan nomor kendaraan.&nbsp;
Besaran Denda yang Harus Dibayarkan
Denda tilang Denda tilang elektronik masih sama dengan tilang biasa yang dilakukan melalui operasi lalu lintas oleh Kepolisian. Besaran denda tilang elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Adapun denda yang harus dibayarkan tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan.&nbsp;Berikut besaran denda tilang elektronik:
1. Tidak pakai sabuk pengaman 
Khusus pengemudi mobil dan penumpang yang ada di depan atau samping pengemudi, wajib mengenakan sabuk pengaman atau seat belt. Jika melanggar aturan ini, maka pelanggar akan dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp 250.000.&nbsp;
2. Menggunakan ponsel
pelarangan penggunaan ponsel saat berkendara sudah diatur dalam Pasal 283 UU LLAJ. Pengemudi yang melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi keadaan yang mengganggu konsentrasi di jalan akan dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp 750.000. Aturan ini berlaku untuk pengendara motor atau mobil. Aktivitas lain selain berkendara dianggap bisa mengganggu konsentrasi, termasuk menggunakan ponsel.
3. Tidak pakai helm
Pasal 106 ayat 8 UU LLAJ, bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpangnya wajib mengenakan helm sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hukuman bagi pelanggarnya tertulis pada Pasal 290 dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp 250.000.
4. Melanggar rambu dan marka jalan
Semua pengendara di jalan, wajib mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Jika kedapatan melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan Pasal 287 ayat 1. Adapun sanksinya berupa kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.
5. Memakai pelat nomor palsu 
Setiap kendaraan dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor dan harus sesuai dokumen yang ada. Dalam pasal 280 mengatur, jika pengendara menggunakan pelat nomor palsu, maka mendapat pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
Pembayaran denda
Nantinya bersamaan dengan dikirimkan surat tilang&nbsp;ke alamat pelanggar, akan dicantumkan pula pasal yang dilanggar, tanggal, dan tempat pelanggaran. Pada surat tilang tersebut juga terdapat tautan laman konfirmasi pelanggaran, lengkap dengan denda yang harus dibayar.
Contoh lamannya, seperti https://etle-pmj.info/id/confirm atau <a href="https://etle.jatim.polri.go.id/">https://etle.jatim.polri.go.id/</a>.
Sedangkan konfirmasi pelanggaran berlaku selama delapan hari.
Adapun batas waktu terakhir pembayaran tilang adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Setelah melakukan konfirmasi, maka pelanggar akan menerima email konfirmasi berupa tanggal dan lokasi pengadilan.
Kemudian pelanggar yang kena tilang akan mendapatkan SMS berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan denda pelanggaran.
Pelanggar dapat memilih, antara membayar denda tilang melalui bank atau datang saat sidang. Dengan menyelesaikan pembayaran, maka pelanggar tidak perlu datang ke sidang. Sebagai catatan, jika gagal melakukan konfirmasi maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara. Kegagalan konfirmasi dapat terjadi jika pelanggar telah pindah alamat sehingga surat tilang tidak sampai, kendaraan telah dijual (beralih pemilik), atau terjadi kegagalan saat membayar denda.
Eits jangan lupa! Pastikan&nbsp;alamat sesuai dengan data yang terdaftar pada nomor kendaraan.
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 35px; top: 927px;">&nbsp;</div>

Apes Kena Tilang Elektronik ETLE? Nih Cara Gampang Bayar Dendanya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi